Pemprov Sulsel: Anggaran Sewa Helikopter Gubernur Sudirman Bukan dari APBD

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan bahwa penggunaan helikopter oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulsel, Muhammad Salim Basmim, menyampaikan bahwa fasilitas helikopter yang digunakan selama ini merupakan dukungan dari AAS Foundation.

Menurutnya, penggunaan helikopter tersebut diberikan secara cuma-cuma untuk menunjang mobilitas kepala daerah dalam melaksanakan agenda pemerintahan, khususnya untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan akses cepat dan efisien.

“Perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa penggunaan helikopter tersebut tidak membebani APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitas itu merupakan dukungan yang diberikan oleh AAS Foundation dan sifatnya gratis,” ujar Salim, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, helikopter lebih banyak dimanfaatkan untuk mempercepat koordinasi lintas wilayah, peninjauan program prioritas pemerintah, serta penanganan kondisi tertentu. Selain itu, fasilitas ini juga mendukung efektivitas pelayanan publik di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Pemprov Sulsel memastikan bahwa seluruh tata kelola pemerintahan tetap dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Masyarakat pun diimbau menyikapi informasi yang beredar secara bijak dan tidak mudah terpengaruh hoaks.

“Kami memahami perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas transportasi kepala daerah. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Reza Faisal Saleh, turut membenarkan hal tersebut. Ia menegaskan bahwa helikopter yang digunakan selama ini bukan berasal dari APBD, melainkan dukungan dari AAS Foundation.

“Helikopter yang digunakan selama ini tidak menggunakan APBD, melainkan berasal dari sumbangan AAS Foundation,” ujar Reza.

Di sisi lain, Kepala Biro Umum menyatakan bahwa alokasi anggaran sewa kendaraan udara tahun 2026 hingga saat ini belum digunakan karena belum ada rekanan yang ditunjuk.

“Anggaran awal yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak dan strategis pada tahun 2026 sampai saat ini belum digunakan karena memang belum ada rekanan yang ditunjuk,” kata Haji Tono.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut baru akan digunakan dengan pertimbangan efisiensi, khususnya jika kebutuhan transportasi lebih efektif melalui jalur udara.

Pemprov Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengutamakan penggunaan APBD secara efektif bagi program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, serta pelayanan dasar lainnya.