Muh. Syakir : Jumat, 17 Juli 2026 13:11

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta potensi krisis air bersih di sejumlah wilayah.

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah daerah menerima informasi dari BMKG yang memprediksi musim kemarau tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca lebih kering dan meningkatkan risiko bencana, sehingga pemerintah daerah mulai memperkuat langkah mitigasi sejak dini.

Bupati Maros, Andi Syafril Chaidir Syam, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah, camat, hingga instansi terkait telah diminta meningkatkan kewaspadaan.

"Seluruh aparat dan stakeholder harus meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober," ujarnya saat ditemui di Rujab Bupati Maros, Selasa, 14 Juli 2026.

Menurut Syafril, salah satu fokus utama pemerintah adalah mencegah kebakaran hutan di wilayah yang selama ini masuk kategori rawan, seperti Kecamatan Camba, Cenrana, dan Mallawa. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas.

Selain kawasan hutan, Pemkab Maros juga memberi perhatian khusus terhadap TPA Bontoramba di Kecamatan Mandai. Lokasi tersebut memiliki risiko kebakaran lebih tinggi saat musim kemarau karena akumulasi gas metana dari timbunan sampah yang dipicu suhu udara tinggi.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, armada pemadam kebakaran di Markas Komando Damkar maupun Pos Damkar Mandai disiagakan selama 24 jam. Damkar bersama Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pendinginan rutin di area timbunan sampah untuk menekan suhu dan mengurangi potensi munculnya titik api. Langkah ini dilakukan agar kebakaran besar yang pernah terjadi sebelumnya tidak kembali terulang.

Tidak hanya fokus pada pencegahan kebakaran, Pemkab Maros juga memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan selama musim kemarau. Wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan telah dipetakan sebagai dasar penyaluran bantuan air bersih. Pemerintah daerah juga menggandeng berbagai pihak, mulai dari PMI, Angkasa Pura hingga perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Syafril menegaskan penanganan dampak kemarau tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Maros terus memperkuat sistem respons darurat dengan memperluas jaringan sektor pemadam kebakaran. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolahan Data Damkarmat Maros, M. Ilham Halimsyah, menjelaskan saat ini sektor Damkar telah beroperasi di Bontoa, Marusu, Bantimurung, Tanralili, Moncongloe, dan Camba.

"Keberadaan sektor-sektor tersebut membuat waktu respons menjadi lebih singkat karena tidak seluruh kejadian harus ditangani dari Markas Komando Damkar Maros. Meski demikian, Damkar masih memprioritaskan pembentukan sektor baru di Kecamatan Maros Baru, Mallawa, dan Tompobulu. Ketiga wilayah itu dinilai membutuhkan pos pelayanan tersendiri agar penanganan kebakaran lebih cepat, " urainya Kamis, 16 Juli 2026.

"Idealnya seluruh 14 kecamatan di Kabupaten Maros memiliki pos pemadam sendiri. Selain mempercepat respons, keberadaan sektor juga akan memperkuat pembinaan relawan kebakaran di tingkat desa dan kelurahan sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih efektif", pungkasnya.

Pemkab Maros berharap pengembangan sektor pemadam dapat dilakukan secara bertahap seiring penambahan armada dan dukungan anggaran. Dengan langkah tersebut, pelayanan penyelamatan di seluruh wilayah diharapkan semakin merata sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi musim kemarau 2026.