JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Pemerintah menyiapkan program pemberian rekening bank bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rencananya, setiap rekening baru akan diberi saldo awal senilai Rp50 ribu per rekening.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan berdasarkan perhitungannya, dibutuhkan kira-kira Rp11 triliun untuk menjalankan program rekening untuk masyarakat itu.
"Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar Rp 11 T lah,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).
Katanya, pemerintah akan mengkonsolidasikan data kepemilikan rekening ganda melalui kerja sama dengan bank Himbara, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga pemberian rekening juga dapat mencakup masyarakat yang telah memiliki rekening sebelumnya.
“Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat,” sebut Airlangga.
Mekanisme pembuatan rekening bakal dibuat secara otomatis dengan memanfaatkan basis data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Saldo awal Rp50.000 yang diberikan melalui program pun dipastikan dapat ditarik tunai oleh masyarakat.
"Karena kan BI, bank BSI maupun BRI sudah punya programnya. Dan sebetulnya kami pernah lakukan juga di periode sebelumnya dengan berbagai program yang direct dari Menteri Keuangan ke rekening masing-masing orang,” jelas Airlangga.
Airlangga juga menyatakan penerapan program ini diharapkan dilaksanakan sebelum 2026 berakhir. “Insya Allah, (sebelum akhir tahun) kita sudah bisa mulai,” tuturnya.
Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menekankan bank-bank Himbara khususnya BRI dan BSI, telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait implementasi program ini.
“Agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khusus dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya ya,” sebut Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.
Rosan melanjutkan, teknis resmi terkait mekanisme pendaftarannya masih berada dalam tahap perancangan.
“Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok,” imbuh Rosan.
Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih memiliki cadangan belanja yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan tersebut.
“Kan kita ada cadangan belanja juga ada. Cadangan belanja kita ada selalu ada. Saya lihat masih masuk,” kata Purbaya.
Meski demikian, Purbaya belum menjelaskan secara rinci pos anggaran yang akan digunakan maupun mekanisme pemberian dana awal tersebut. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme pelaksanaan program.