OPD Pemkab Bulukumba Gemuk, DPRD: Kita Habis Rp65 M Hanya untuk ATK
Jika dilakukan perampingan OPD biaya operasional bisa ditekan. Sisanya bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan.
BULUKUMBA, PEDOMANMEDIA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba mengusulkan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk efisiensi anggaran. OPD disebut menyedot lebih dari Rp65 miliar setahun hanya untuk operasional dan ATK.
“OPD kita ini memang terlalu kegemukan, menghabiskan banyak anggaran. Bayangkan jika setiap tahun mencapai Rp65 miliar hanya untuk biaya operasional dan ATK," jelas Ketua Komisi B DPRD Bulukumba Fahidin HDK, beberapa waktu lalu.
Padahal, urai legislator empat periode ini, jika dilakukan perampingan, biaya operasional bisa ditekan. Sisanya bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan.
Menurut Fahidin, saat ini ada 30-an OPD di Pemkab Bulukumba. Jumlah tersebut bisa dirampingkan hingga mencapai 20-an saja.
OPD yang dirampingkan, katanya, bisa saja dikembalikan seperti semula. Yang sekarang berpisah, disatukan atau di-marger kembali.
Kepala Dinas Kominfo Bulukumba, HM Daud Kahal mengaku, pengurangan OPD itu adalah bagian penataan kelembagaan atau restrukturisasi dalam rangka efektivitas dalam menjalankan reformasi birokrasi yang lebih efisien, efektif dan akuntabel.
Ia menjelaskan, niatan untuk melakukan perampingan OPD bukan hanya usulan yang keluar dari DPRD. Tetapi juga merupakan usulan rancangan peraturan daerah (ranperda).
“Saya perlu meluruskan bahwa itu bukan keinginan DPRD semata, tapi merupakan usulan ranperda dari pemkab yang dibahas dan disetujui bersama DPRD,” jelasnya.
