Survei LKPI: Tren Elektabilitas Partai Demokrat Menurun, Perlu Penguatan Kelembagaan Serius

PALU, PEDOMANMEDIA - Hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) terbaru menunjukkan adanya tren penurunan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Partai Demokrat secara nasional. Data ini harus dibaca sebagai "early warning system", bukan untuk saling menyalahkan, tetapi sebagai potret menurunnya harapan dan kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat saat ini.

Jika tidak segera dilakukan langkah korektif yang sistematis, tren ini akan berdampak langsung pada PALISIS PENYEBAB - MENGAPA TERJADI PENURUNAN?

Berdasarkan kajian awal, ada 2 penyebab utama:

1. Konsolidasi Partai Belum Massif dan Terencana

Konsolidasi organisasi dari DPP hingga DPC, PAC dan Ranting belum berjalan secara massif, terstruktur dan berirama. Kegiatan partai masih bersifat insidental dan event-based, belum menjadi gerakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di bawah. Akibatnya mesin partai tidak panas dan tidak bekerja secara maksimal di seluruh daerah.

2. Krisis Ketokohan dan Minimnya Publikasi Kinerja Kader

Publik tidak melihat dan tidak mengenal banyak kader Demokrat yang berhasil di eksekutif maupun legislatif. Minimnya publikasi kinerja membuat kerja-kerja baik kader tidak sampai ke masyarakat.

Saat ini, dari pantauan publik nasional, kader Partai Demokrat yang kinerjanya paling terlihat, dikenal luas dan disukai masyarakat di seluruh Indonesia baru "Gubernur Sulawesi Tengah dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan dr. Reny A. Lamadjido."

Ini menjadi bukti bahwa ketika kader bekerja dengan baik dan dikomunikasikan dengan baik, publik akan merespon positif. Model keberhasilan Sulteng harus direplikasi secara nasional.

4 Langka Strategis Penguatan Kelembagaan

Untuk membalikkan tren penurunan ini, kami merekomendasikan 4 langkah darurat dan serius:

1. Strategi Publikasi Kinerja Kader Eksekutif

Menginstruksikan kepada seluruh kader yang berada di pemerintahan (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Menteri) untuk segera menyusun strategi komunikasi publik. Kinerja yang baik harus diketahui, dirasakan dan disukai oleh publik. Jangan bekerja dalam senyap. Setiap program pro-rakyat harus memiliki narasi dan amplifikasi yang kuat.

2. Gerakan Turun Dapil Massif Anggota Fraksi

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota Fraksi Partai Demokrat, baik DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk memperbanyak turun ke Daerah Pemilihan (Dapil).

Jangan hanya reses formal. Datang dan sampaikan kepada konstituen secara konkret: apa saja yang telah dikerjakan, berapa anggaran yang diperjuangkan, dan apa manfaatnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pemilih. Politik harus kembali pada kerja-kerja kerakyatan.

3. Pembentukan Juru Bicara Milenial di Media Sosial

Partai Demokrat harus segera mempersiapkan juru bicara (Jubir) partai yang aktif dan militan di media sosial. Rekrut dan latih kader-kader milenial dan Gen Z yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, cakap digital, dan paham isu anak muda. Pertarungan opini hari ini ada di TikTok, Instagram, X dan YouTube, bukan hanya di ruang rapat.

4. Penguatan dan Sinergi Organ Partai Hingga ke Bawah

Perkuat dan sinergikan semua organ dan sayap partai di setiap tingkatan kepengurusan, dari DPP hingga DPD, DPC, PAC dan Ranting. Hilangkan ego sektoral. Buat satu komando, satu narasi, dan satu gerakan. Pastikan mesin partai bekerja sebagai satu kesatuan yang solid.

Talitti Paluge, Jurubicara DPD PD Sulawesi Tengah mengatakan, Survei LKPI adalah cermin untuk berbenah.

"Partai Demokrat punya modal sejarah, ketokohan Bapak SBY dan AHY, serta contoh keberhasilan kader di daerah seperti Sulawesi Tengah," jelasnya.

Tugas hari ini kata Talitti, adalah memastikan keberhasilan di satu daerah menjadi keberhasilan di seluruh Indonesia. Sudah saatnya Partai Demokrat tidak hanya besar karena sejarah, tapi besar karena kerja nyata kadernya yang dirasakan rakyat.