MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pemerintah Kota Makassar melakukan upaya penanganan dampak penurunan kualitas udara. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari pembagian masker gratis, penguatan koordinasi lintas instansi, pelibatan relawan, hingga penyiapan posko bantuan logistik kesehatan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Muhammad Fadli Taha, mengatakan penanganan difokuskan pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terpadu. Pemerintah juga memprioritaskan perlindungan bagi kelompok rentan yang berisiko terdampak pencemaran udara.
“Langkah awal kami adalah membagikan masker secara masif, memprioritaskan petugas lapangan, pengguna jalan, anak-anak, lansia, dan warga dengan riwayat gangguan pernapasan. Kami sedang memverifikasi stok masker yang ada agar layak dibagikan segera,” kata Fadli saat menghadiri agenda coffee morning bersama awak media, Kamis (15/10/2026).
Pemkot Makassar memprioritaskan pembagian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Langkah ini ditujukan untuk membantu mengurangi risiko paparan partikel halus PM2.5, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga dengan gangguan kesehatan.
Sebelumnya, BMKG Makassar melaporkan penurunan kualitas udara sejak 30 September 2026. Pada waktu tertentu, konsentrasi PM2.5 tercatat mencapai 153–158 mikrogram per meter kubik dan masuk kategori sangat tidak sehat.
Sejalan dengan kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Makassar meningkatkan pemantauan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dari bulanan menjadi harian sejak 1 Oktober 2026. Hingga 14 Oktober 2026, Dinkes mencatat 7.940 kasus ISPA secara kumulatif.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampak paparan udara tidak sehat. Warga juga diimbau menggunakan masker yang sesuai dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk.
Selain pembagian masker, BPBD Makassar mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Edukasi dilakukan dengan melibatkan komunitas di tingkat kelurahan agar warga memiliki pemahaman lebih baik mengenai kesiapsiagaan menghadapi berbagai risiko.
Fadli mengatakan BPBD juga menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) dan sejumlah relawan untuk mendukung langkah penanganan di lapangan, termasuk rencana penyemprotan menggunakan eco-enzyme sesuai hasil koordinasi.
Di sisi lain, BPBD bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar untuk memperkuat pengelolaan informasi terkait kualitas udara. Koordinasi ini diharapkan membantu memastikan informasi yang diterima masyarakat telah terverifikasi dan mengurangi risiko beredarnya informasi yang tidak akurat.
Untuk mendukung kebutuhan perlindungan masyarakat, Pemkot Makassar juga menyiapkan posko bantuan logistik kesehatan. Posko ini ditujukan bagi pihak swasta, badan usaha milik negara (BUMN), maupun masyarakat yang ingin berkontribusi dalam penanganan dampak kabut asap.
Melalui posko tersebut, berbagai pihak dapat menyalurkan bantuan berupa masker dan perlengkapan kesehatan lainnya untuk mendukung kebutuhan warga.
Pemkot Makassar mengimbau masyarakat tetap tenang dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Warga juga dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi paparan udara tidak sehat, terutama ketika konsentrasi polutan meningkat.
Melalui koordinasi lintas instansi, pembagian masker, dan keterlibatan masyarakat, Pemkot Makassar berupaya memperkuat perlindungan warga selama kualitas udara belum kembali membaik.
TAG
BERITA TERKAIT
-
1.500 PKL Makassar Terdampak Relokasi akan Dapat KUR, Sentuh 15 Kecamatan
-
Wujudkan Validasi DTSEN, Pemkot Makassar Libatkan Camat-Lurah
-
Tampil di Forum Dunia, Appi Gaungkan Isu Budaya Berlalu Lintas Masuk Kurikulum Sekolah
-
Appi Luncurkan Logo HUT ke-419 Kota Makassar, Libatkan Designer Muda Lokal
-
Appi Ingin Even Besar di Makassar tak Cuma Berdampak ke Hotel, tapi Juga UMKM-Kuliner