HUT ke-419, Pemkot Makassar Bedah 419 Rumah dan Gelar Nikah Massal

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menargetkan perbaikan 419 rumah tidak layak huni dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar pada 9 November 2026. Program tersebut menjadi salah satu agenda utama perayaan hari jadi Kota Makassar yang berlangsung pada 31 Oktober hingga 29 November 2026.

Ketua Panitia HUT ke-419 Kota Makassar, Muhammad Roem, mengatakan, Pemkot Makassar melibatkan 23 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Pesan Bapak Wali Kota jelas, kegiatan HUT Kota ini harus berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, kami mengurangi seremoni dan memperbanyak agenda sosial," ujar Roem.

Salah satu program yang disiapkan menyasar sektor perumahan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditargetkan membedah 419 rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Kota Makassar.

Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar menghadirkan perayaan hari jadi yang tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar warga.

Selain perbaikan rumah, Pemkot Makassar menyiapkan sejumlah program sosial dan pelayanan publik selama rangkaian perayaan HUT ke-419.

Pemkot membuka pendaftaran nikah massal gratis bagi 210 pasangan. Akad nikah dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026, sedangkan resepsi bersama akan digelar pada 15 November 2026.

Pemerintah kota juga menyiapkan sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis. RSUD Daya turut disiagakan untuk memberikan layanan operasi bibir sumbing dan langit-langit tanpa biaya.

Di sektor administrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berencana memberikan paket dokumen kependudukan kepada bayi yang lahir tepat pada 9 November 2026. Sementara itu, Dinas Pertanahan akan menghadirkan Klinik Pertanahan Keliling untuk membantu warga berkonsultasi mengenai sengketa dan persoalan administrasi tanah.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, setiap agenda perayaan diharapkan dapat memperluas akses pelayanan publik, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menggerakkan perekonomian lokal.

"Setiap agenda diharapkan mampu memperluas akses pelayanan publik, melibatkan masyarakat secara aktif, serta menggerakkan perekonomian lokal," kata Munafri.