MPR: Wapres Pengganti Gibran Ditetapkan Awal Desember

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan Rapat Paripurna MPR untuk memilih wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka dipercepat sebelum 5 Desember 2026.

Bambang membeberkan perbincangan pimpinan MPR dan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut pelaksanaan rapat paripurna akan diselenggarakan antara 23 November hingga 4 Desember 2026.

"Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint [batasan] waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember," kata pria yang karib disapa Bambang Pacul, Kamis (12/11).

Berdasarkan keterangan Pacul, tanggal tersebut dipilih karena menyesuaikan dengan jadwal Prabowo. Dia bilang Prabowo selaku presiden akan hadir pada paripurna tersebut.

Pacul menjelaskan menurut konstitusi, MPR memiliki waktu selama 60 hari untuk menyelenggarakan paripurna pemilihan wakil presiden. Oleh karena itu, jika dihitung berdasarkan hari ketika Gibran mengundurkan diri melalui surat resmi, maka tenggat waktunya akan jatuh pada 10 Januari 2027.

"Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru," kata Pacul.

Adapun dua nama calon yang akan disetor ke MPR, kata Pacul, adalah hak sepenuhnya Prabowo selaku presiden.

"Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden," kata politikus PDIP itu.

MPR RI disebut bakal menggelar rapat gabungan, Jumat (13/11) untuk menentukan jadwal paripurna terkait proses pemilihan wakil presiden yang baru.

Rapat sekaligus akan membentuk tim verifikasi yang akan memeriksa berkas persyaratan cawapres yang diusulkan Prabowo.

Pada mekanisme pemilihan cawapres, Prabowo hanya bisa mengusulkan dua nama calon untuk menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka. Hal ini sama seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden [Gibran] itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden [Prabowo] untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," kata Yusril seperti diberitakan Kamis (12/11).

Mekanisme pengisian jabatan wapres yang kosong secara jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pada pasal tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," demikian bunyi pasal tersebut.

Lebih lanjut, mekanisme pemilihan cawapres juga diatur dalam Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan aturan itu, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.

Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan pencalonan dalam sidang tersebut.

Kemudian, kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wapres pengganti Gibran. Namun, apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR akan menggelar pemilihan ulang satu kali.

Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan satu dari dua kandidat untuk ditetapkan sebagai wapres.