Godok Ranperda Jamsostek, DPRD Makassar Ingin Perlindungan Pekerja tak Sekadar Slogan
Program tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari risiko kecelakaan kerja, kematian, keberlangsungan kehidupan.
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, bersama DPRD
s mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja informal, pekerja rentan, serta kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar. Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Hadir jajaran SKPD Pemkot Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, mengatakan, kehadiran Ranperda tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pekerja.
Khususnya mereka yang berada di sektor informal dan kelompok rentan, mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya.
"Tentu, Raperda jaminan sosial ini sangat penting. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial," ujar Appi.
Menurutnya, melalui regulasi ini, Pemkot Makassar ingin mengintegrasikan penyelenggaraan berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT).
"Langkah ini, memperkuat berbagai upaya yang telah kita lakukan di Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan," tuturnya.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menghadirkan program inovatif Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 45.000 pekerja rentan.
Program tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan perlindungan yang lebih inklusif, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor pekerjaan informal.
Dalam prosesnya, pembahasan Ranperda ini terus dikawal bersama oleh pansus DPRD Kota Makassar dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Sinergi eksekutif dan legislatif tersebut diharapkan mampu melahirkan regulasi yang tidak hanya kuat dari sisi landasan akademik, tetapi juga memiliki kejelasan mekanisme pelaksanaan.
Sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara terukur, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
"Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat," jelas Appi.
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga menjangkau pekerja informal, kelompok rentan hingga pekerja sosial keagamaan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyampaikan pandangan umum sekaligus hasil pencermatan terhadap substansi draf Ranperda yang digagas.
Fahrizal menjelaskan, pembentukan regulasi ini merupakan bentuk komitmen politik dan tanggung jawab konstitusional DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.
"Ranperda ini, menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan," katanya.
Lanjut politisi PKB itu, Pansus berpandangan, program strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat harus memiliki landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan.
Dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah, keberlangsungan program tidak lagi semata-mata bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun.
"Melalui pembentukan Perda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan," demikian salah satu substansi pandangan Pansus.
Alumni Fakultas Kedokteran itu mengungkapkan, penyusunan Ranperda tersebut juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Selain itu, substansinya telah diselaraskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Selain itu, dijelaskan dalam hasil pencermatan Pansus, Ranperda ini mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Kelima program tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari risiko kecelakaan kerja, kematian, keberlangsungan kehidupan setelah masa produktif hingga risiko kehilangan pekerjaan.
"Cakupan perlindungannya juga diperluas terhadap berbagai kategori pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia hingga pekerja sosial keagamaan," jelasnya.
