BREAKING NEWS: Tok! UMP Sulsel 2027 Naik Jadi Rp4.233.913
Jika pengusaha tidak mematuhi keputusan tersebut maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pemprov Sulsel resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. UMP ditetapkan naik sebesar 7,98% menjadi Rp4.233.913,25.
Angka ini mengalami kenaikan senilai Rp312.825 dari UMP Sulsel 2026 sebesar Rp 3.921.088.
Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 1968/XI/Tahun 2026. Pengumuman UMP Sulsel 2027 dibacakan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sulsel Andi Winarno Eka Putra di kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11/2026).
"Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027 sebesar Rp 4.233.913,25 per bulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap," kata Winarno saat membacakan keputusan gubernur.
Pemprov Sulsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 dengan besaran berbeda berdasarkan sektor usaha. UMSP ditetapkan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI lima digit dengan sektor dan besaran berbeda.
"Sektor pertambangan, energi dan kelistrikan sebesar Rp 4.293.995. Sektor industri, pengolahan dan retail sebesar Rp 4.235.702. Sektor aktivitas jasa sebesar Rp 4.234.608," jelasnya.
UMSP ditetapkan untuk sektor tertentu yang merupakan sektor unggulan, sektor yang memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Termasuk sektor yang memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja dari satu tahun," kata Winarno.
Upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi ini dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Pekerja buruh yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun dan seterusnya pengusaha wajib menerapkan struktur dan skala upah.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2027," tegasnya.
Jika pengusaha tidak mematuhi keputusan tersebut maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UMP dan UMSP 2027 ini ditegaskan mulai diterapkan tahun depan.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas Winarno.
