Pemerintah Ngotot Impor Beras, Buwas: Ada 106.000 Ton Tinggal Membusuk

JAKARTA, PEDOMANMEDIA -Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menilai, rencana impor beras 1,5 juta ton dari Thailand tidak relevan. Buwas menyebut, saat ini masih ada sisa impor tahun lalu yang terancam membusuk karena tak tersalur.

"Bagaimana mau impor, sisa beras impor saja masih ada tersimpan kurang lebih 200.000 ton. Dan ada 106.000 ton yang terancam busuk karena tidak tersalur," jelas Buwas, dikutip detikcom, Kamis (25/3/2021).

Impor beras dilakukan RI pada 2018 dengan total mencapai 1,8 juta ton. Namun stok beras itu dilaporkan masih mengendap digudang dalam jumlah besar. Yakni mencapai 200.000 ton.

Beras itu tidak tersalur lagi karena sudah mulai membusuk dan rusak. Jika pemerintah tetap mendatangkan beras impor tahun ini maka beras sisa 2018 itu semakin kecil kemungkinan didistribusikan.

Buwas mengatakan, impor beras kala itu dikarenakan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog hanya 600.000 ton, sementara Bulog punya tugas menyalurkan bantuan sosial (Bansos) beras sejahtera (Rastra) sebanyak 2,6 juta ton per tahun.

Buwas menyebutkan, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog ada 923.000 ton.

Apalagi, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras selama Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, dengan kebutuhan sebesar 9,7 juta ton. Dari angka tersebut, maka selama Januari-April 2021 diprediksi adanya surplus stok beras sebanyak 4,8 juta ton.

"Saya ingin membuktikan sendiri bahwa produksi dalam negeri itu memang cukup. Saya memegang apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Pertanian dengan BPS. Terus kalau saya tidak percaya, saya percaya dengan siapa?," tegas dia.

Buwas menegaskan, rencana impor beras 1 juta ton tak sesuai dengan keadaan di Tanah Air yang akan memasuki panen raya.

"Belum apa-apa kita sudah menyatakan impor, apalagi yang mendasar yaitu beras. Apalagi ini masa panen. Yang ngomong soal impor kan bukan saya karena saya bukan pengambil kebijakan, bukan pengambil keputusan," terang dia.

Sayangnya, pada tahun 2019 pemerintah menghentikan program Bansos Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam program BPNT, Bulog tak lagi menjadi pemasok utama. Akibatnya, beras yang diimpor sulit tersalurkan dan menumpuk di gudang Bulog.

Pada saat kualitas beras impor masih baik pun menurut Buwas penyalurannya sulit. Pasalnya, jenis beras impor tak sesuai dengan jenis beras yang biasa dikonsumsi mayoritas masyarakat Indonesia.

"Dalam sisa yang ada, beras di Bulog dengan 1,8 juta ton ini bermasalah impornya. Kenapa bermasalah? Berasnya tidak jelek, bagus. Persoalannya 1, jenis beras yang diimpor kebanyakan jenisnya pera. Pera itu tidak mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia," tutur dia.

Oleh karena itu, beras impor tersebut pun harus disalurkan dengan cara dicampur dengan beras produksi Tanah Air.

"Bulog ketika menyalurkan dalam kegiatan apapun harus dicampur dengan beras dalam negeri. Paling tidak perbandingannya 1:1 agar bisa diterima masyarakat kita," ungkapnya.