Demokrat Balas Moeldoko: Sok Ngajarin Demokrasi, tapi Jadi Begal Politik
Moeldoko diminta untuk fokus menjalankan tugasnya sebagai KSP. Tidak justru sibuk dengan urusan ideologi Partai Demokrat.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA – Pernyataan Moeldoko soal terjadinya pergeseran ideologis di Partai Demokrat direspons kubu AHY. Moeldoko disebut begal politik yang sedang ngelantur.
“Kalau mau benar menyelamatkan bangsa dan negara, bukan kemudian menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara illegal. Lakukan saja tugasnya selaku KSP dengan sungguh-sungguh. Pak Jokowi saja nda ada waktu urus yang lain. Cuma urus negara. Ini malah ada KSP yang sibuk urus parpol orang,” ketus Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout, Minggu (28/3/2021).
Menurut Ardy, Moeldoko keliru menyebut ada pergeseran ideologis di Partai Demokrat. Sebab di Partai Demokrat sudah final soal ideologi itu. Kader dari sejak lahirnya partai ini datang dari berbagai latar belakang suku dana agama.
Kata Ardy, Partai Demokrat hanya punya satu ideologi, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua kader menikmati perbedaan itu.
"Inilah kalau orang sok tahu. Moeldoko itu nda tahu apa apa soal Demokrat. Tiba tiba bicara ada pergeseran ideologi. Inikan ngelantur. Pergeseran dari mana? Kader enjoy-enjoy aja menikmati perbedaan. Sok tahu. Katanya mau berjuang untuk demokrasi. Tapi merebut partai dengan cara ilegal," kata Ardy.
Moeldoko di akun Instagram pribadinya menuliskan tentang keputusannya bersedia menerima mandat menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB. Ia menyampaikan, sikapnya itu didorong oleh keperihatinan. Sebab telah terjadi pergeseran demokrasi di tubuh Partai Demokrat.
Menurut Moeldoko, ada pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024, termasuk pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat. Situasi ini akan mengganggu tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.
“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” ungkap Moeldoko.
Moeldoko juga meminta semua pihak tidak mengaitkan keputusannya itu dengan Presiden Jokowi.
"Jangan bawa-bawa Presiden. Beliau tidak tahu menahu soal ini. Dan saya tidak mau membebani Presiden," katanya.
Cuitan Moeldoko ini yang memantik reaksi Demokrat kubu AHY. Ardy meminta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu untuk fokus menjalankan tugasnya sebagai KSP. Tidak justru sibuk dengan urusan ideologi Partai Demokrat. Bahkan sampai melakukan tindakan tindakan ilegal yang melanggar aturan partai.
Menurut Ardy, Moeldoko juga tidak perlu bicara tentang demokrasi di tubuh Partai Demokrat. Sebab, saat ini Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipilih secara sah dan sesuai AD/ART yang berlaku pada KLB 2020 lalu.
"Jangan ajari kami tentang demokrasi. Kongres kami tahun 2020 sah sesuai dengan hukum, dan berjalan demokratis. Anda itu dipilih jadi Ketum di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat, lalu dipilih bukan oleh pemilik suara,” pungkasnya.
