Disbudpar Sulsel Hapus Anggaran Media, AMSI: Peran Pers tak Dianggap

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan menghapus belanja media dalam menindaklanjuti kebijakan refocusing anggaran pemerintah 2021. Kebijakan ini menuai reaksi dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Ketua AMSI Sulawesi Selatan Herwin Bahar menyayangkan adanya kebijakan Pemprov Sulsel dalam hal ini Disbudpar Sulsel yang mengorbankan belanja promosi media massa di tengah masa resesi pandemi Covid-19.

"Kami kecewa dengan Pemprov Sulsel yang tak lagi memandang industri media sebagai hal penting. Belanja media masih dianggap sebelah mata. Ini yang keliru," kata Herwin, Rabu 31 Maret 2021.

Herwin yang telah mengantongi sertifikasi profesi dari Dewan Pers ini menyesalkan kecilnya perhatian pemerintah provinsi terhadap keberlangsungan bisnis industri media lokal di Sulsel.

"Saya juga heran. Pemprov Sulsel yang seharusnya menjadi pilar terdepan mendorong Pemulihan EkonomI Nasional (PEN). Justru mengorbankan pelaku industri hanya untuk kepentingan program yang tidak jelas," sesalnya.

Dia berharap pimpinan di lingkungan pemerintah provinsi tidak hanya memperhatikan pelaku industri skala besar saja.

"Industri media itu salah satu penggerak UMKM di Sulsel. Pemprov harus sadar dengan kehadiran kami. Pencitraan daerah ada di sektor media. Bisnis kami jangan dimatikan," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan Hendra Nick Arthur mengaku telah lama memperjuangkan agar pelaku industri media juga mendapat perhatian dari sektor kepariwisataan daerah.

"Saya mewakili tekan-rekan pelaku industri media sudah lama memperjuangkan hal ini. Tapi apa yang kami dapat. Mitra kami kelihatannya tak membutuhkan pelaku media dalam mendorong pengembangan kepariwisataan daerah," ujarnya.

Padahal, kata dia sosialisasi brand identity Sulawesi Selatan selama ini telah didukung penuh oleh pelaku media dan pegiat sosial media di Sulawesi Selatan.

"Brand awarness Sulsel yang selama ini kita galakkan melalui kampanye digital. Apa yang kami lakukan memang sia-sia. Pemprov harus ingat Pentahelix Kepariwisataan Sulsel, ada pelaku media yang berperan penting," tegasnya.

Kelihatannya Pemprov Sulsel, lanjutnya tak pernah memberikan apresiasi positif terhadap peranan pelaku industri media dan ekonomi kreatif daerah.

"Mereka lupa jika pelaku media dan ekraf memegang peranan penting dalam menjaga posisi branding daerah," tutupnya.