Ramai Desakan Mundur Moeldoko, Istana Pilih Diam

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Usai gagal merebut Demokrat, Moeldoko kini menghadapi tuntutan mundur. Tapi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu masih memilih tak bereaksi.

"Moeldoko menunggu respons Jokowi sebenarnya. Sekarang Jokowi saya perkirakan tidak akan mencopot Moeldoko secepat itu. Ini akan tergantung reaksi publik saja," terang analis politik Juanda Alim, Jumat (2/4/2021).

Menurut Juanda, jika ada gelombang protes yang mendesak Moeldoko mundur, kemungkinan Jokowi akan merespons. Tapi jika tidak, Moeldoko masih akan bertahan hingga reshuffle berikutnya.

Moeldoko sendiri belum memberi statemen apa-apa sejak Kemenkuham menolak kepengurusan Demokrat versi KLB. Kubu KLB juga belum memastikan langkah politik mereka usai penolakan itu.

Juanda memprediksi, Jokowi akan menunggu efek dari kegaduhan di Demokrat. Bisa jadi Moeldoko masuk daftar reshuffle jika kegaduhan itu merembet ke Istana.

"Itu tergantung langkah berikutnya dari kubu KLB," sebutnya.

Kalau kubu KLB masih ngotot akan ada konsekuensi dari Istana buat Moeldoko.

"Saya melihat Jokowi diam. Tapi prinsipnya dia tak respek. Dia masih membaca arah manuver. Kalau sudah sampai mengganggu, pasti Moeldoko diganti," jelas Juanda.

Seperti diketahui pemerintah mengeluarkan keputusan dengan menolak kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang. Tapi ini diprediksi bukan akhir dari manuver Moeldoko.

"Tunggu saja, kemungkinan ada manuver baru yang dirancang. Hemat saya, penolakan ini sudah diprediksi Moeldoko. Dan sudah ada rencana B," ujar Juanda.

Menurut Juanda, orang-orang di kubu Moeldoko bukan pemain politik praktis. Mereka adalah perancang yang memiliki ambisi struktural.

"Jadi sangat tidak mungkin kalau setelah KLB ditolak lalu mereka diam. KLB itu manuver awal. Babak barunya sebenarnya baru dimulai sekarang," jelasnya.

Tujuan KLB itu kata Juanda bukan untuk merebut kursi ketum dari AHY. Pemikiran itu terlalu sederhana. Kubu Moeldoko sudah tahu tidak mungkin merebut Demokrat hanya dengan jalur lurus seperti itu.

Bagi Juanda, KLB hanya untuk memantik reaksi kubu AHY.

"Kubu KLB sudah tahu betul mereka akan ditolak. KLB hanyalah peluru awal. Kubu Moeldoko punya amunisi cukup. Dan itu akan terus dimuntahkan menuju 2024," papar Juanda.

Juanda menduga setelah ditolak, justru pertarungannya baru dimulai.

"Akan ada fase berikutnya dan itu mungkin langkah yang tidak pernah kita terka," katanya.

Pemerintah menyatakan menolak hasil KLB kemarin. Penolakan diumumkan Kemenkuham.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Menurut Yosana, dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna.

Dengan demikian Moeldoko sebagai ketum versi KLB dinyatakan tidak sah. Pemerintah menolak seluruh hasil KLB termasuk penunjukan Moeldoko sebagai ketum tandingan.