Larangan Dinilai Berlebihan, Banyak ASN Tetap Ingin Mudik

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Banyak aparatur sipil negara (ASN) di Makassar mengaku tetap mau mudik Lebaran meski dilarang. Bagi mereka ancaman pandemi tak lagi menakutkan seperti dulu.

"Kita sudah mulai terbiasa dengan Corona. Kita tinggal jaga protokol kesehatan. Saya kira nda masalah. Saya tetap mau mudik," ujar Armandi, ASN Makassar kepada PEDOMANMEDIA, Sabtu (3/4/2021).

Menurut Armandi, sudah dua Lebaran ia tak mudik. Saat Lebaran Idul Fitri 2020 dan Idul Adha. Sementara ia masih punya sanak keluarga di kampung.

"Inikan momennnya kita kumpul keluarga. Kalau bukan Lebaran kapan lagi bisa kumpul. Nda mungkin di hari-hari lain," jelasnya.

Kata Armandi, ia dan saudara saudaranya sudah janjian kumpul bareng Lebaran nanti di kampung, setelah setahun lebih tak bertemu akibat Corona. Ia mengaku tak mungkin membatalkan mudik hanya karena ancaman pandemi.

Elena, ASN lainnya mengaku mudik tak bisa dihalangi. Sebab semua aktivitas sosial sudah berjalan seperti biasa.

"Mal sudah buka. Di mana mana orang sudah bebas beraktivitas. Bepergian juga sudah tak dilarang. Artinya kan mudik harusnya juga sudah bebas," katanya.

Elena mengaku tetap akan mudik Lebaran nanti. Meski waktunya lebih pendek karena adanya pemangkasan cuti Lebaran.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi 27 juta orang berpotensi tetap mudik Lebaran meski sudah ada larangan dari pemerintah. Pemudik terbesar akan ada di tiga provinsi-Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

"Karena itu akan ada pengetatan tranaportasi mudik Lebaran. Kita akan membuat aturan main agar protokol kesehatan tetap dipatuhi," terang Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Menhub menegaskan, aturan pengetatan mudik akan dibuat berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Ia menyebutkan, survei telah dilakukan secara online oleh Balitbang Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan lembaga media.

Hasilnya, jika mudik Lebaran dilarang, 89% masyarakat tidak akan mudik. Tapi ada 11% yang tetap mudik. Jika diestimasi maka potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37%, Jawa Barat 23% dan Jawa Timur 14%.

Dari hasil survei ini kata Budi, dibutuhkan regulasi agar bisa mengendalikan interaksi selama musim mudik.

Pemerintah mengumumkan larangan mudik Lebaran 2021. Padahal dua pekan lalu Menteri Perhubungan sudah memberi kelonggaran. Mengapa akhirnya mudik dilarang?

Awal Maret lalu Presiden Jokowi menyampaikan risiko long weekend yang selalu jadi pemicu naiknya angka kasus Corona. Presiden menyebut, libur selalu memberi andil naiknya kurva pandemi.

Karena itu pemerintah memangkas cuti Lebaran. Kebijakan ini dinilai tepat. Tapi masyarakat masih saja terbelah soal ini. Ada yang setuju. Namun tak sedikit yang menilai mudik tak berdampak langsung pada kenaikan kasus.

Membuka peluang mudik, itu pelonggaran kata sosiolog, Salahuddin Andika. Akan terjadi interaksi tinggi antarorang setiap mudik. Dikhawatirkan protokol kesehatan akan sulit diterapkan secara ketat.

Karena itu risiko naiknya angka kasus pascalebaran sangat berpotensi. Menhub memang seharusnya menjabarkan upaya penanganan secara komprehensif.

Menhub mengatakan akan ada beberapa formulasi pengetatan pada musim mudik nanti. Bagi setiap orang yang ingin mudik mengikat padanya ketentuan prokes. Juga akan ada pembatasan tehadap mereka yang teridentifikasi positif berdasarkan hasil tracing.

Budi memperkirakan, mudik tahun ini akan lebih rumit. Lonjakan penumpang memungkinkan terjadi karena penundaan mudik tahun lalu. Volume kendaraan pribadi juga akan lebih besar.