Selasa, 04 Mei 2021 14:11

DPRD Makassar Godok Perda Sapu Jagat

Ketua Pansus Perda Sapu Jagat Syamsuddin Raga.
Ketua Pansus Perda Sapu Jagat Syamsuddin Raga.

Ketua Pansus Perda Sapu Jagat DPRD Makassar Syamsuddin Raga mengatakan sanksi bagi pelanggar berupa kurungan 3 bulan.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA- DPRD Makassar tengah menggodok ihwal Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sapu Jagat). Hanya saja, di Perda tersebut masih menuai pro dan kontra. Perda ini diberi nama perda sapu jagat.

Ketua Pansus Perda Sapu Jagat DPRD Makassar Syamsuddin Raga mengatakan sanksi bagi pelanggar berupa kurungan 3 bulan.

Itupun, kata legislator Perindo ini bila misalnya tak membayar, denda 20-30 juta,

Baca Juga

"Sanksi pidana ini sifatnya ringan dan memang peluangnya untuk tetap diadakan sangatlah besar untuk disepakati, dan Banyak OPD agar sanksi pidana ini tidak dihilangkan," ujarnya.

Politisi Perindo itu mengatakan, Perda sementara dalam perbaikan termasuk masukan teman-teman.

"Kita juga sudah undang teman-teman akademisi Sementara disempurnakan, karena ada beberapa aspek yang harus disempurnakan baik secara hukum maupun sosial, sehingga pertemuan kemarin yang ketiga kalinya, ada sedikit revisi lagi baru kita lanjutkan," ungkapnya.

Kata dia, Perda ini betul-betul dirancang berdasarkan inisiasi dari teman-teman DPRD. Yang terpenting Satpol PP sebagai penindak.

"Mereka (Satpol PP) menganggap selama ini tidak ada payung hukum di setiap penertiban umum. Satpol PP sangat merespon Perda tersebut," jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir mengusulkan agar sanksi pidana dalam rancangan Perda ini tidak dihilangkan.

Sebaliknya, jika dihilangkan maka kata Wahab, membuat Satpol PP tak bertaji.

"Tak apa diadakan sebab sifatnya ringan.Kalau sifatnya berat kan ada kepolisian atau kejaksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Kasatpol PP Makassar Iman Hud mengatakan, adanya perda sapu jagat ini sangat lah membantu pihaknya dalam melakukan penindakan kepada pihak yang memang perlu ditertibkan dan ia meminta agar sanksi pidana tak boleh dihilangkan.

"Ada sanksi pidana saja orang berani melanggar. Apalagi kalau tidak ada," bebernya.

Pria yang juga Plt Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar ini meminta agar sanksi pidana tetap dipertahankan. Begitupula dengan denda agar masyarakat tak bebal.

"Ini yang kita harapkan agar sanksi dan denda tidak dihilangkan," harapnya.

Editor : Jusrianto
#DPRD Makassar #Perda Sapu Jagat #Syamsuddin Raga
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer