THR Sedot Rp30 Triliun, Ekonom: Masih Sulit Dongkrak Daya Beli
Hanya segelintir orang yang akan langsung berbelanja dengan THR. Sebagian akan memilih menahan uang mereka.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Pemerintah menggelontorkan Rp30 triliun untuk membayar THR ASN, TNI dan Polri di 2021. Pembayaran THR diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat.
Pengamat ekonomi Sjamsul Ridjal berpendapat, seharusnya daya beli bisa didongkrak setelah THR cair. Tetapi psikologi krisis akibat pandemi masih membayangi masyarakat.
"Akibatnya banyak yang memilih menahan dana mereka. Tidak belanja. Karena pertimbangan itu tadi. Krisis pandemi masih dikhawatirkan berlangsung lama," jelas Sjamsul, Kamis (6/5/2021).
Dikatakan Sjamsul, hanya segelintir orang yang akan langsung berbelanja dengan THR. Sebagian akan memilih menahan uang mereka. Sebagian lagi akan berbelanja dengan nilai kecil.
Menurutnya, tingkat kebutuhan orang pada sisi sekunder menurun sejak pandemi. Dalam empat bulan, tekanan resesi tak bisa dilepaskan secara simultan karena kebanyakan masyarakat menahan dana mereka.
"Kita akan melihat perubahan jika vaksin memberi efek yang lebih nyata. Sekarang masyarakat masih ragu. Mereka belum bisa melepas uang begitu saja. Ini lumrah karena ekonomi kita masih diliputi kecemasan," papar Sjamsul.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengumumkan besaran THR bagi ASN, TNI, Polri dan pensiunan menyampaikan ekspektasi agar masyarakat bisa berbelanja setelah THR cair.
Meski tak dibayar penuh, Sri mengatakan, pemerintah telah menunaikan kewajiban menyalurkan hak hak ASN di hari raya. Artinya kata dia, dua kepentingan bisa tetap dipenuhi meski dalam kondisi keuangan negara yang belum normal.
"Kita sudah memenuhi hak hak ASN, TNI, Polri dan pensiunan. Di sisi lain kita juga tetap memberi alokasi pada penanganan pandemi," terang Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan perubahan dari alokasi anggaran THR PNS 2021 mencerminkan pemihakan pemerintah pada penanganan COVID-19 dan penggunaan anggaran untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Beberapa pos dalam rangka pemulihan ekonomi nasional menurutnya banyak yang belum dianggarkan tahun lalu dan baru tahun ini dianggarkan. Hal ini memaksa pemerintah melakukan perubahan-perubahan.
"Beberapa pos yang belum dianggarkan dan harus dianggarkan memaksa pemerintah melakukan berbagai perubahan, yaitu program Prakerja yang tadi saya sampaikan tadinya Rp 10 triliun jadi Rp 20 triliun, subsidi kuota internet juga diberikan di tahun 2021 ini yang tadinya belum ada anggarannya," ungkap Sri Mulyani.
Adapun alokasi anggaran untuk pembayaran THR 2021 mencapai Rp 30 triliun lebih. Dengan rincian, kementerian dan lembaga pusat menyedot Rp 7 triliun.
Lalu untuk anggaran ASN di daerah dan pekerja PPPK sebesar Rp 14,8 triliun. Untuk pensiunan dialokasikan anggaran Rp 9 triliun.
Pencairan THR dijadwalkan pada H-10 Lebaran Idul Fitri atau tanggal 2 Mei yang bertepatan hari Ahad lusa. Sehingga kemungkinan pembayaran baru dimulai Senin 3 Mei. Paling tepat THR akan tersalur pada H-5 atau 7 Mei.
Sementara itu pembayaran gaji ke-13 juga telah diputuskan akan dibayarkan Juni atau Juli nanti. PP pembayaran gaji ke-13 telah diteken Presiden Joko Widodo.
Besaran gaji ke-13 PNS yang bakal cair adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat.
