Minggu, 09 Mei 2021 23:47

Mario David Sosialisasi Perda Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar

Sosialisasi Perda Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar.
Sosialisasi Perda Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar.
Sosialisasi Perda Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar.
Sosialisasi Perda Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar.
Sosialisasi Perda Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar.
Sosialisasi Perda Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar.
Sosialisasi Perda Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar.
Sosialisasi Perda Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar.

Legislator Makassar Mario David menjelaskan bahwa sengaja mensosialisasikan Perda ini karena bulan-bulan terakhir ini masyarakat banyak mendiskusikan terkait keberadaan RT dan RW.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Anggota DPRD Makassar Mario David menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 41 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar di Hotel Mas One, Minggu (9/5/2021).

Selain Perda Pemberdayaan Makassar, Mario David juga menyosialisasikan Perwali No. 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan RW,.

Legislator Makassar Mario David menjelaskan bahwa sengaja mensosialisasikan Perda ini karena bulan-bulan terakhir ini masyarakat banyak mendiskusikan terkait keberadaan RT dan RW.

Baca Juga

"Perda ini sangat perlu diberitahukan ke masyarakat agar masyarakat paham bahwa sanya RT/RW dipilih masyarakat dan di SK-kan oleh Lurah sebagai pendelegasian tugas dari Wali Kota," ungkapnya.

"RT/RW kemudian diberikan Intensif karena ada 9 indikator kinerja yang diharapkan untuk melayani masyarakat, jika hal ini tidak dilaksanakan dengan baik maka bisa saja diberhentikan dan atau mengundurkan diri, ini termaktum dalam Pasal 20 Perwali No. 72 Tahun 2016," tambahnya.

Politisi NasDem itu juga mengingatkan semua pihak baik Wali Kota Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto saat ini dan Para RT/RW bahwa landasan pemberian intensif Perwali No. 72 Tahun 2016 yang diubah menjadi No. 1 Tahun 2017.

"Yaitu tentang intensif RT/RW telah dicabut oleh Perwali Nomor 3 Tahun 2018, oleh PJ Wali Kota yang lalu, hati-hati Pemkot sekarang jangan jampai menjadi temuan BPK karena payung hukum pemberian intensive tersebut telah dicabut dan menjadi lemah," jelasnya.

Sementara itu, Narasumber lainZainuddin Djaka mengulas tentang latar belakang rencana wali kota melakukan resetting RT dan RW, bahwa memang saat ini momentum tersebut bisa dilakukan karena banyak Konsederan payung hukum yg menjadi sandaran Perda dan Perwali berkaitan dengan Kelembagaan kemasyarakatan sudah berubah pula.

"Misalnya Permendagri No 5 Tahun 2007 telah diganti Permendagri Tahun 2018, lalu perwali sdh banyak yg berubah Juga, kewenangan mengganti RT dan RW itu ada di Pak Lurah krn Pak lurah yg selama ini mengSK RT dan RW saat ini, walaupun memang dipilih oleh masyarakat, terkait konsideran yang banyak berubah, makanya dimungkinkan utk segera merubah semua aturan yang terkait dengan Kelembagaan dan proses pemilihan serta hal-hal lain yang berkaitan keberadaan RT dan RW," jelasnya.

Pemateri III Asmayanti Jibril yang juga Dosen FE UNM menegaskan kenyataan di tengah masyarakat hari ini banyak RT dan RW tdk lagi menjalankan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam indikator penilaian kinerja yg diharapkan wali kota dan masyarakat selaku pemberi mandat tugas.

"Masyarakat banyak kecewa karena pelayanan yang diberikan tidak maksimal," jelasnya.

Hadir dalam Sosialisasi tersebut peserta yg sebagian pengurus GTM yang juga Menjadi RT dan RW serta aktivis pemuda dan Tokoh Masyarakat.

Editor : Jusrianto
#DPRD Makassar #Mario David #Perda Pemberdayaan Masyarakat
Berikan Komentar Anda