Dicecar Komisi II Soal TWK Pegawai KPK, Jawaban Pemerintah Ngambang

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Komisi II DPR RI mencecar pemerintah soal tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang telah memicu kegaduhan. Komisi II menilai pemerintah membiarkan masalah ini jadi bola liar.

"Akhirnya publik menjadi gaduh. Seharusnya pemerintah berada di tengah agar bisa meredam keterbelahan publik," ujar anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro, dalam rapat dengan pihak pemerintah, Rabu (2/6/2021).

Agung menilai banyak kontroversi akibat pertanyaan pertanyaan yang dianggap tidak wajar dalam TWK. Pemerintah harusnya mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan itu agar tak timbul kegaduhan lagi.

Rapat ini ikut dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

"Ini yang dipersoalkan publik adalah ada orang yang dianggap bersih dan punya kapasitas tapi tidak lulus TWK. Nah pertanyaan publik ini yang tidak dijawab," kata Agung.

Agung percaya pemerintah memiliki parameter terkait tes-tes yang diselenggarakan di berbagai lembaga negara. Agung pun meminta jawaban dan langkah selanjutnya dari pihak Istana mengenai polemik TWK KPK yang membuat geger Tanah Air ini.

Agung yakin pemerintah punya indikator mengenai semua itu. Sehingga ada garis yang jelas soal TWK.

"Jangan dibiarkan menggelinding seperti ini. Jawab pertanyaan publik," ketus Agung.

Pratikno yang mewakili istana tak memberi jawaban tegas mengenai TWK. Ia justru berbicara soal dana Covid-19. Ia menjabarkan perihal pengalihan anggaran di Sekretariat Negara dan terkait dengan penanganan Corona.

Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri, mengungkap nasib 24 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Firli mengatakan 24 pegawai KPK itu akan mengikuti pendidikan bela negara.

"Yang 24 diberikan kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan dan itu kita perlu kerja sama dengan pihak lain karena memang kita tidak bisa lakukan kerja sendiri," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Selasa (1/6).