Sabtu, 19 Juni 2021 17:59

APH Diminta Selidiki Usaha Anging Mammiri, Diduga ada Aroma Korupsi

Direktur PUKAT Sulsel Farid Mamma.
Direktur PUKAT Sulsel Farid Mamma.

Pertimbangan pihak DTRB tidak menerbitkan IMB lantaran bangunan milik pihak Anging Mammiri berada dalam kawasan sempadan pantai.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel mendesak aparat penegak hukum (APH) menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan diam-diam kawasan sempadan pantai oleh pihak Anging Mammiri.

Diketahui, sebelumnya Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Makassar telah mengungkapkan bahwa seluruh bangunan milik Anging Mammiri yang berada di sepanjang pesisir tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meski sebelumnya pihak Anging Mammiri pernah mengajukan permohonan penerbitan IMB.

Pertimbangan pihak DTRB tidak menerbitkan IMB lantaran bangunan milik pihak Anging Mammiri berada dalam kawasan sempadan pantai.

Baca Juga

Tak hanya DTRB Makassar, penegasan yang sama juga diungkapkan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar jika bangunan milik Anging Mammiri diduga tanpa dukungan surat IMB.

Demikian juga penegasan dari pihak Dinas Pariwisata Kota Makassar. Dimana pihak Dinas Pariwisata Kota Makassar mengaku Anging Mammiri belum pernah mengurus Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sementara kegiatannya merupakan bagian dari usaha pariwisata.

“Dengan adanya penegasan dari masing-masing dinas terkait, artinya segala aktivitas oleh Anging Mammiri di sana itu dapat diduga ilegal dan tentunya berpotensi merugikan perekonomian daerah. Dan itu bagian dari unsur dugaan tindak pidana korupsi,” kata Direktur PUKAT Sulsel Farid Mamma, Sabtu (19/6/2021)

Ia juga berharap Pemkot Makassar bisa bertindak tegas menyikapi masalah Anging Mammiri ini. Di mana tanggung jawab Pemkot Makassar adalah bagian dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan hingga pengawasan kawasan sempadan pantai.

“Penegak hukum juga harus hadir dalam menyelesaikan polemik kasus Anging Mammiri ini. Perlu diselidiki sejauh mana hak pengelolaan/pemanfaatan kawasan sempadan pantai oleh pihak Anging Mammiri. Apakah didasari oleh kerjasama pengelolaan/pemanfaatan kawasan tersebut atau tidak. Ini penting diselidiki apalagi kabarnya aktivitas Anging Mammiri di sana itu terhitung sejak tahun 2018 hingga saat ini,” ungkap Farid.

Ia mengatakan kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dikuasai oleh negara yang dilindungi keberadaannya karena berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian kawasan sempadan pantai menjadi ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun (public domain).

Status tanah Negara pada kawasan tersebut mengisyaratkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah tentunya yang berhak menguasai dan memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya.

“Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai semata-mata difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi konservasinya serta harus steril atau terbebas dari kegiatan pembangunan,” ujar Farid.

Pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan memegang peranan dalam mengendalikan pemanfaatannya tersebut, bisa dengan jalan kontrol memberikan ijin pemanfaatan bagian-bagian tanah kawasan pantai pada pihak ketiga berdasarkan perjanjian.

“Selain pengawasan dan kontrol terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai, sebelumnya perlu dilakukan pengetatan pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan tanah pantai di area tersebut,” Farid menandaskan.

Ia justru menyayangkan jika ada pihak-pihak seperti Anging Mammiri yang diduga bertindak secara diam-diam melakukan pengelolaan kawasan sempadan pantai tanpa melalui restu atau perikatan perjanjian dengan pemerintah dalam hal ini Pemkot Makassar.

“Ini tentu bisa berdampak hukum dan dapat dibawa ke ranah tindak pidana korupsi karena unsur merugikan negara atau perekonomian negara cukup terang di dalamnya,” Farid menandaskan.

Editor : Jusrianto
#Anging Mammiri tak Punya IMB #PUKAT Sulsel
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer