Muh. Syakir : Rabu, 30 Juni 2021 09:12
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Wajo H Mustafa meninjau lokasi banjir bandang.

SENGKANG, PEDOMANMEDIA - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Wajo H Mustafa mendesak upaya normalisasi aliran Sungai Lajokka pascabanjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu. Ia mengaku khawatir dampak lebih serius akan terjadi jika tak segera ditangani.

"Secepatnya harus dinormalisasi. Ini sudah mendesak. Kalau terus ditunda saya khawatir dampaknya akan lebih buruk," terang Mustafa, Selasa (29/6/2021) usai meninjau rumah warga yang rusak berat akibat banjir bandang di Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo.

Menurutnya, aliran Sungai Lajokka melintasi empat desa di Kecamatan Tanasitolo yakni desa Tonralipue, Inalipue, Mannnagae dan Lowa. Empat wilayah ini sangat mengkhawatirkan dan mendesak untuk dilakukan normalisasi.

Empat desa ini menjadi titik paling rentan tersapu banjir bandang karena berada pada daerah aliran sungai.

"Dibutuhkan langkah preventif dari pemerintah kabupaten agar bencana serupa tidak lagi terjadi. Dalam waktu tiga hari ini sudah terjadi dua kali banjir, artinya kondisinya sudah sangat mendesak, "ujarnya.

Dia menjelaskan, pada dasar sungai tidak hanya terjadi pendangkalan, namun palung sungai ini juga menyempit. Jika curah hujan tinggi sungai tidak akan mampu untuk menampung debit air.

"Sehingga meluap ke area pemukiman warga. Tidak hanya itu, meluapnya sungai juga masuk ke area pertanian warga.

Untuk itu, Legislator dari Dapil II Tanasitolo-Majauleng ini meminta kepada Pemerintah Kabupaten Wajo agar secepatnya berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk melakukan normalisasi.

"Tidak boleh terlambat menangani persoalan ini, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai bencana banjir bandang yang baru saja terjadi terulang lagi sebelum ada penanganan dari Pemerintah kabupaten Wajo, " ujarnya.

Sementara itu, Kadis PUPR Kabupaten Wajo, Andi Pameneri saat mendampingi Bupati Wajo meninjau lokasi banjir mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan secepatnya akan melakukan penanganan.