PBB Nunggak Rp24 M, DPRD Bulukumba Tuding Ada yang Timbun Uang Tagihan

BULUKUMBA, PEDOMANMEDIA - DPRD Bulukumba menemukan adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga puluhan miliar. DPRD menduga ada penimbunan uang tagihan di desa.

Legislator Partai Golkar Bulukumba Juandy Tandean mengatakan, dari temuan yang ada, tunggakan tercatat sejak 2015 hingga 2020. Nilainya mencapai Rp24 miliar.

"Kami temukan ada Rp24.089.858.702 denda dan pokok PBB terutang dari tahun 2015 hingga 2020," kata Juandy kepada awak media di Kantor DPD II Partai Golkar Bulukumba, Rabu (28/7/2021).

Peraih suara terbanyak internal partai Golkar pada Pileg 2019 lalu itu, mensinyalir adanya penimbunan uang rakyat di kolektor maupun di desa dan kelurahan-kelurahan. Sebab itu, katanya, harus ada langkah hukum yang dilakukan.

"Jadi kami menyarankan inspektorat maupun kejaksaan turun tangan untuk memproses hukum semua pelaku yang menimbun uang rakyat," katanya.

Kenapa demikan?. Menurut Juandy, karena ke depan akan menjadi fatal dengan pola pikir masyarakat ketika uang mereka tidak tersampaikan dan pelakunya tidak diproses hukum, akan membuat masyarakat Bulukumba malas membayar pajak PBB-nya.

"Dan kami banyak menemukan laporan dari masyarakat, di mana masyarakat sudah membayar PBB-nya atau pajaknya. Tapi uang pajak tersebut tidak tersampaikan," ujarnya.

Politisi berlatar pengusaha itu, lebih jauh menyarankan agar Bapenda melakukan kolaborasi kerja dan belajar ke kantor pratama pajak Bulukumba.

"Kami ketahui tahun 2015 ke bawah, PBB itu aman ketika ditangani oleh perpajakan. Tetapi, ketika kewenangan itu dilimpahkan ke pemda, kami menemukan kurang lebih 4 sampai 5 miliar per tahun. Itu pokok dan tunggakan yang tidak terselesaikan," kata Juandy.

Juandy menuturkan bahwa Bapenda sudah mengklarifikasi soal tunggakan PBB. Pihaknya dari fraksi Golkar menyarakan agar Bapenda segera berkoordinasi dengan pihak penegak hukum maupun pemerintahan.

"Berkoordinasi untuk membuat acuan-acuan, mendorong Perda maupun Perbub agar punishment terkait para pelaku ini jelas dan ini adalah pidana nyata. Jangan lagi diperdatakan terkait kasus ini," tegasnya.

Hingga berita ini tayang, belum diperoleh konfirmasi dari pihak Bapenda Kabupaten Bulukumba.