Bupati Wajo Komitmen Kawal Nasib Honorer K2 Hingga ke Pusat

WAJO, PEDOMANMEDIA - Bupati Wajo, Amran Mahmud, menepati janjinya terkait komitmen memperjuangkan dan mengawal nasib honorer kategori II (K2).

Sabtu 21 Agustus, Amran didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Wajo, Haerudin serta Andi Mulyadi dari Komisi III, berikut Plt Sekda Kabupaten Wajo Andi Ismirar, serta Kepala BKPSDM Wajo, Herman dan sejumlah perwakilan guru honorer K2 melakukan audiensi dengan Plt Kepala Kanreg IV BKN Makassar, Agus Sutiadi.

"Ini merupakan langkah awal yang kami lakukan, kita bersama anggota DPRD dan para perwakilan honorer K2 sudah membicarakan dengan pihak Kanreg IV BKN. Dimana sesuai saran bapak Plt, kita akan lanjutkan ini ke pusat, karena memang harus kita pahami bersama, masalah honorer K2 sudah masuk pada ranah peraturan pemerintah pusat," ujar Amran Mahmud, Sabtu (21/8/2021).

Kendati begitu, perwakilan honorer K2 kata Amran tidak perlu menyurutkan semangatnya hanya karena biaya akomodasi. Sebab sesuai komitmennya membantu perjuangan honorer, biaya untuk berangkat ke pusat akan ditanggung dari dana pribadinya.

"Kita tetap akan fasilitasi sampai di pusat, sesuai dengan aturan yang berlaku. Insyaallah kita akan jadwalkan untuk ke pusat, dan sesuai janji saya, perwakilan honorer K2 yang 10 orang akan berangkat dengan dana pribadi saya," kata Amran Mahmud.

Lebih lanjut kata Dia, dirinya begitu berharap aspirasi mereka (honorer K2 Wajo) bisa dikabulkan pemerintah pusat. Sehingga dirinya selaku pejabat pemerintahan di Daerah tinggal menindaklanjuti rekomendasi.

"Saya berharap aspirasi mereka dikabulkan, sehingga kami pemerintah daerah tinggal menindaklanjuti rekomendasi Pusat, khususnya dari BKN pusat sesuai dengan aturan yang berlaku," bebernya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Wajo, Herman, menilai audiensi yang dilakukan ini memang sesuai permohonan yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo. Tujuannya untuk membahas nasib tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS 2013 K2, tetapi hingga kini Nomor Induk Pegawai (NIP) belum terbit.

“Pada kesempatan tersebut, perwakilan honorer k2 yang menyampaikan kronologisnya dari awal sampai sekarang tentang nasib honorer K2, yang hingga kini belum mengantongi NIP," kata Herman.

Herman juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pengembangan dan Pengawasan Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar, Abdul Rajab menyampaikan jika masalah yang dihadapi oleh honorer K2 ini harus tetap mengacu pada PP 56 tentang pengangkatan Honorer yang salah satu pointnya, bahwa pengangkatan honorer K2 tidak berasal dari sekolah swasta.

Namun, sebut Herman, Plt Kanreg IV BKN Makassar menyarankan agar kasus ini diselesaikan melalui kebijakan politik dengan menyampaikan aspirasinya secara langsung pada DPR RI yang nota benenya memiliki kewenangan lebih besar untuk mendorong pemerintah di pusat untuk meninjau ulang PP itu.

"Intinya, (Plt) Kepala Kanreg Regional IV menegaskan bahwa masalah ini tetap mengacu pada PP 56. Beliau hanya menyarankan untuk melalui jalur kebijakan politik," imbuhnya.