JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kode etik berat. Partai Demokrat pun menyuarakan pengunduran diri Lili.
"Yang bersangkutan sebaiknya mundur. Mundur dengan kemauan sendiri," ujar Waketum Partai Demokrat, Benny K Harman kepada wartawan, Senin (30/8/2021).
Menurut Benny, pengunduran diri Lili penting untuk menjaga nama baik institusi. Jika tidak, Lili akan menjadi beban bagi KPK hari ini dan ke depan.
"Inikan pelanggaran kode etik berat. Harus mundur agar tidak menjadi beban bagi KPK dan dia secara pribadi," tandas Benny.
Dewas KPK sebelumnya menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar melanggar kode etik dalam kasus Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial. Dewas menilai Lili melakukan kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara.
"Mengadili satu menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a, Petaturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers, Senin (30/8).
Tumpak menerangkan Lili juga disanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.
"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," ujarnya.
BERITA TERKAIT
-
Elektabilitas Partai Demokrat Terus Naik, Talitti Paluge: Didorong Kinerja Kader di Eksekutif
-
Gelar Rakor dengan KPK-ATR/BPN, Pemprov Sulteng Komitmen Cegah Korupsi Sektor Pertanahan
-
Giliran Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Kena OTT KPK
-
Penampakan Alphard yang Disita KPK Terkait OTT Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini
-
Yang Disita KPK Dalam OTT Bupati Lombok Barat: Uang Rp9 M dan Mobil Alphard