DPD Perwakilan Papua: Publik Harus Tau Benar Tidaknya Luhut Main Tambang
Publik perlu mengetahui kebenaran data, bukan somasi seperti yang justru dilakukan Luhut. Sementara langkah Luhut melayangkan somasi kepada Haris justru terkesan emosional dan kekanak-kanakan, ujar Wakil Ketua I, DPD Filep Wamafma.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA, - Aksi Luhut Binsar Panjaitan yang melayangkan Somasi pada Haris Ashar dinilai bukan merupakan langkah yang tepat. Dia seharusnya membuka data untuk membuktikan perkataan Haris bukan malah somasi.
Hal itu diterangkan Wakil Ketua I Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua, Filep Wamafma.
"Kalau tidak benar, silakan buka data yang benar ke publik. Data ya dilawan dengan data!" ujar Filep dilansir dari CNN, Senin (30/8/2021).
Menurutnya, publik perlu mengetahui kebenaran data, bukan somasi seperti yang justru dilakukan Luhut. Sementara langkah Luhut melayangkan somasi kepada Haris justru terkesan emosional dan kekanak-kanakan.
"Rakyat Papua butuh jawaban, bukan somasi terkait dengan temuan tersebut. Somasi tidak dapat menghilangkan keresahan dan ketakutan rakyat Papua," ucapnya.
Lebih lanjut, Filep menilai kajian KontraS itu menyebut nama-nama di balik konsesi tambang di Papua. Jadi, data itu seharusnya ditindaklanjuti.
"Data itu tidak bisa dianggap main-main, justru harus ditindaklanjuti bila ingin memperbaiki Papua. Sebab, data itu menunjukkan ada praktik bisnis militer kedua di Intan Jaya dan potensi kepentingan ekonomi yang besar," ujarnya lagi.
Papua kata Dia, tidak ingin sumber daya alam Papua dijadikan kepentingan investasi dan politik karena seharusnya memberi kesejahteraan untuk masyarakat setempat.
Diketahui perseteruan keduanya berawal dari percapakan antara Haris Ashar dan Fathia Maulidiyanti berlangsung dalam sesi wawancara dengan tema "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" yang ditayangkan channel YouTube milik Haris Ashar.
Perbincangan itu membahas hasil riset berbagai lembaga, antara lain YLBHI KontraS, WALHI, Jatam dan lain-lain terkait bisnis para pejabat atau petinggi atau purnawirawan TNI AD di balik rencana eksploitasi tambang emas daerah Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya.
"Toba Sejahtera. Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya Luhut Binsar Pandjaitan. Jadi, Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini," kata Fatia, dikutip dari Kanal YouTube Haris Azhar.
Sontak hal ini menjadi pembahasan banyak pihak, sejumlah nama bereaksi, termasuk Ruhut Sitompul.
Ruhut menilai, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti melakukan fitnah sehingga harus diberi pelajaran. "Beri pelajaran biar bertanggung jawab dengan ucapannya, paten kali mereka," ujarnya.
