JoMan Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi, Demokrat Beri Jawaban Menohok
JoMan atau Jokowi Mania adalah relawan Jokowi di Pilpres. Mereka hanya numpang hidup di reformasi.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Politisi Partai Demokrat Andi Arief memberi jawaban menohok atas usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Andi menyebut usulan itu datang dari kelompok tak bermutu.
"Nggak mutu. JoMan itu apa? Mereka kan cuma ikut ikutsn aja," kata Andi Arief kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).
Menurut Andi, JoMan atau Jokowi Mania adalah relawan Jokowi di Pilpres. Mereka hanya numpang hidup di reformasi.
Usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi jelas menguntungkan mereka. Agar bisa lebih lama numpang hidup. Padahal mereka kata Andi, hanya kelompok tak bermutu.
Dukungan perpanjangan masa jabatan Jokowi mencuat sejak awal 2021. Isu ini kembali mengemuka setelah pandemi berkepanjangan.
Para pengusul menilai perlu adanya perpanjangan masa jabatan Jokowi dua atau tiga tahun lagi. Ini karena alasan pandemi yang belum berakhir.
untuk mengantisipasi pandemi
Akhirnya isu ini direspons JoMan.
"Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2 sampai 3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu. Sementara dana pemilu bisa digunakan dulu untuk stimulan ekonomi dan sosial," ujar Ketum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer (Noel).
Noel menyebut penambahan durasi jabatan presiden amat berbeda dengan wacana presiden 3 periode. Noel mengaku dalam posisi menolak presiden 3 periode.
Dalam pertemuan antar-pimpinan partai politik koalisi nonparlemen, Presiden Jokowi disebut menyampaikan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden. Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor, menyebut setiap partai diberi kesempatan untuk menanggapi. Kemudian dia sempat memberi tanggapan berkaitan dengan amandemen terbatas UUD 1945.
"Cuma giliran saya yang mewakili PBB, setelah menanggapi persoalan pandemi, persoalan ekonomi, dan persoalan Ibu Kota negara, saya menambahkan pesan dari Ketum PBB soal amandemen terbatas, ya kan, sebagai Ketum saya sampaikan Ketum PBB siap memberi masukan, siap memberikan semacam arahan atau masukan untuk amandemen terbatas," ucapnya.
Saat inilah, kata dia, Presiden Jokowi menjawab dirinya menolak usulan amandemen UUD 1945. Dia menyebut Jokowi menyerahkan persoalan itu kepada MPR RI.
"Nah, selesai kita beri tanggapan Presiden merespons kembali kita semua, termasuk lah soal amandemen yang saya sampaikan, Presiden menjawab bahwa soal amandemen baik terbatas atau tidak, saya tidak setuju, ya kan, itu diserahkan kepada MPR saja ya kan, karena kaitannya takutnya diarahkan macem-macem," ujarnya.
