Ramai! Bupati Enrekang Didesak Kembalikan Mobil Mewah

ENREKANG, PEDOMANMEDIA - Desakan kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang  agar mengembalikan mobil dinas bupati ramai disuarakan di berbagai platform media sosial. Desakan ini datang dari berbagai kalangan sejak pekan lalu.

Tahun anggaran 2021 Pemkab Enrekang telah membeli satu unit mobil operasional untuk Bupati Muslimin Bando yang terbilang mewah. Kendaraan dinas itu jenis New Marcedes-benz V -260 senilai Rp1,6 miliar. Mobil ini memiliki kapasitas mesin 1.999 cc dengan berbagai keunggulan. Termasuk panoramic sliding sunroof yang mempunyai fasilitas meja tengah di kabinnya.

Dari data yang didapatkan, diketahui

pemerintah telah menganggarkan Rp3,2 miliar di tahun 2019 untuk

pengadaan kendaraan dinas. Anggaran itu terdiri dari satu unit kendaraan roda dua merek Yamaha Nmax senilai Rp 35 juta untuk operasional Setda Enrekang.

Dua randis operasional bagian umum senilai Rp700 juta atau Rp 350 juta per unit dengan merek Toyota Innova tipe G.

Serta satu unit mobil dinas baru untuk bupati merek Mercedens benz V-Class seharga Rp1,7 miliar.

Selain itu, ada pula mobil dinas untuk Wakil bupati merek Mitshubishi Pajero Sport Dakar seharga Rp730 juta.

Desakan kepada Bupati Enrekang Muslimin Bando untuk mengembalikan mobil tersebut datang dari berbagai lapisan masyarakat. Baik melalui media sosial seperti Facebook maupun group-group Whatsapp.

Salah satu WAG Diskusi Rakyat Maspul ramai desakan agar pemkab mengembalikan mobil tersebut. Pembelian mobil mewah bupati dinilai melukai rasa kadilan rakyat.

Salah satu pemuda Enrekang, Darianto Candring meminta kepada Bupati Muslimin Bando legowo dan berbesar hati untuk mengembalikan mobil tersebut. Kata dia, lebih baik anggaran pembelian mobil tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan membayar insentif tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk penanganan wabah virus tersebut.

"Enrekang lagi Butuh dana di semua sektor. Lagian PAD sangat minim buat apa pejabat menggunakan mobil mewah sedangkan pemerintah daerah mempunyai banyak utang," kata Darianto.

Masyarakat Belum Paham

Kepala Bagian Umum Enrekang Umaruddin mengatakan, proses tersebut sudah melalui mekanisme dan persetujuan DPRD sejak tahun 2019. Namun waktu itu ditunda dengan berbagai alasan.

"Sebenarnya sudah dianggarkan, tetapi khusus untuk mobil dinas bupati ditunda karena pada waktu itu servisnya belum siap dan kembali dianggarkan di tahun 2020. Namun karena situasi Covid-19 bupati sendiri yang minta agar ditunda dan dianggarkan kembali di tahun 2021 dan Alhamdulillah tahun ini kita sudah realisasikan," kata Umaruddin.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat yang menolak kemungkinan belum paham kondisi mobil yang sebenarnya. Kata Umaruddin, mobil dinas operasional bupati sudah sangat layak diganti. Selain kondisinya yang sudah uzur, juga bupati harus ditunjang kendaraan yang lebih layak.

"Sudah 8 tahun dipakai. Mobil dinas sebelumnya juga sering mengalami rem blong," katanya.

Pemkab Enrekang mengklaim mobil seri terbaru Marcedez itu sudah sangat layak menjadi mobil dinas bupati. Ia menilai tak ada yang berlebihan dari pembelian itu.

Melukai Hati Rakyatl

Sementara itu pegiat antikorupsi Enrekang Rahmawati Karim mengatakan, pembelian mobil mewah itu sangat ironis. Karena dilakukan di tengah kondisi pandemi yang masih melanda.

"Pemkab tak punya empati," ketusnya.

Kata mantan jurnalis ini, saat ini masyarakat sedang didera kesulitan ekonomi. Lalu terjadi refocusing anggaran sejak 2020, sehingga hampir semua sektor mengalami kemunduran.

"Tapi aneh karena pemkab masih bisa beli mobil mewah. Sangat disayangkan. Ini menunjukkan kepemimpinan jauh dari salah satu nilai anti korupsi yakni kesederhanaan," jelas Rahmawati.

Rahmawati juga menyoroti situasi Enrekang yang masih membutuhkan pembagunan pada sektor sektor vital. Sedangkan pendapatan daerah minim. Ini sangatlah kontras dengan kondisi fasilitas mewah bagi seorang bupati.

Rahmawati juga mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya fokus membantu rakyat yang terpuruk akibat pandemi.

Bukan justru mengadakan fasilitas mewah yang tidak berpengaruh pada upaya peningkatan kualitas layanan publik. Parahnya lagi sambung dia, insentif tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombah penanganan Covid justru terabaikan.

"Yang seharusnya dapat prioritas peruntukan anggaran. Bukan sebaliknya, menyiapkan fasilitas mewah untuk bupati. Tidak etis bupati gunakan fasilitas sangat mewah sedangkan pendapatan daerah minim dan pembangunan layanan publik belum maksimal. Apalagi situasi Corona membuat rakyat menjerit butuh perhatian pemegang amanah secara maksimal," katanya.

Menurut Rahmawati, pengadaan fasilitas mewah ini menunjukkan kurangnya empati kemanusiaan dalam menghadapi situasi pandemi yang menyengsarakan rakyat. Bagi rakyat ini tanda tanya besar.

"Ini menunjukkan hilangnya nurani kemanusiaan seorang pemegang amanah," imbuhnya.