Sabtu, 09 Oktober 2021 08:17

Pernyataan 'Nda Campur' Sekda Torut Tuai Kritik, Aktivis: Mundur Saja

Ferryanto Belopadang
Ferryanto Belopadang

Jika sekda dalam posisi seperti ini, maka Bupati Torut harus melakukan evaluasi. Atau jika tidak mampu, sekda sebaiknya mundur.

TORUT, PEDOMANMEDIA - Pernyataan Sekretaris Daerah Toraja Utara Rede Roni Bare soal kelanjutan proyek jalan poros UKI Toraja Kakondongan menuai kritik. Rede dinilai tak memahami tanggung jawabnya sebagai sekda.

"Sekda itu adalah top pemerintahan, intinya dia tahu segalanya. Tidak etis dia bilang tidak campur," ujar Direktur Lekat Ferryanto Beloladang merespons pernyataan Rede, Jumat (8/10/2021).

Ferryanto menyebut, hirarki penyelenggaraan pemerintahan sangat jelas. Posisi sekda tak bisa lepas di situ.

Baca Juga

"Memang ada namanya asisten. Namanya asisten sekda, asisten satu dua dan seterusnya. Tapi yang harus bertanggung jawab dengan penyelenggaraan pemerintahan adalah sekda," tandas Ferryanto.

Ferryanto mengatakan, tidak etis seorang sekda melontarkan pernyataan yang seolah-olah berlepas diri. Sekda dalan posisinya harus tahu semua tentang teknis penyelenggaraan pemerintahan.

"Tender-tender proyek itu termasuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sekda harus tahu itu. Nda boleh dia bilang nda campur. Itu artinya dia nda paham tugasnya," ketus Ferryanto.

Sebelumnya Sekda Torut Rede Roni mengatakan, persoalan yang melingkupi proyek jalan poros UKI Toraja Kakondongan menjadi tanggung jawab Asisten II dan kepada dinas. Ia mengaku tak mencampuri proyek tersebut.

"Kalau itu sudah di tender atau bagaimana silakan tanya ke asisten 2. Saya tidak pernah campur namanya urusan-urusan begitu. Kan ada asistennya dan ada kepala dinasnya," ketus Rede.

Proyek ini sendiri tengah berpolemik. Mandek sejak lama akibat kesalahan dokumen administratif.

Ferryanto mengatakan, jika sekda dalam posisi seperti ini, maka Bupati Torut harus melakukan evaluasi. Atau jika tidak mampu, sekda sebaiknya mundur.

"Kita berharap agar bupati evaluasi kinerja Sekda Torut karena dia tidak paham dengan tugas dan kewenangannya. Atau dia mundur," tandasnya.

Dalam proyek ini Bappeda mengklaim mengalami kendala penyelesaian. Proyek ini akan ditender ulang karena ada kesalahan pada proses awal.

Rede menjelaskan, seharusnya semua dinas teknis saling berkoordinasi. Termasuk Bappeda dan Asisten 2. Keduanya disebut Rede, leading sektor yang bertanggung jawab.

Rede justru heran jika proyek disebut batal. Kata dia, tidak mungkin ada pembatalan. Karena masih ada anggaran yang bisa disisipkan.

"Tidak ada dikatakan dibatalkan karena itu masuk dalam anggaran perubahan.

Jadi apa yang bisa disisipkan ya disisipkan. Tidak ada juga sumbernya dari mana dari mana to," katanya.

Sebelumnya Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Toraja Utara Paulus Tandung memberi pengakuan berbeda soal kelanjutan proyek jalan poros UKI Toraja. Ia mengklaim tak ada masalah dalam proyek ini.

"Tak ada masalah. Pemenang tendernya sudah ada karena kita dasari dari refocusing anggaran," terang Paulus kepada PEDOMANMEDIA, Kamis (7/10/2021).

Klaim Paulus ini berbeda dengan versi yang disampaikan Plt Kepala Bappeda Irma Patandung. Irma menyebut dilakukan tender ulang dalam proyek tersebut karena ada masalah pada legalitas perusahaan.

Penulis : Andarias Padaunan
Editor : Muh. Syakir
#Sekda Torut Rede Roni #Proyek Jalan UKI Toraja #Pemkab Torut
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer