Bertemu Sudirman, Buruh Singgung UMP Sulsel, Bakal Naik Berapa?
Akibat pandemi, banyak pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang diberhentikan.
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Para buruh bertemu Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Jumat malam. Buruh menyinggung soal upah minimum provinsi (UMP). Sulsel bakal naik berapa?
"Khusus terkait dengan upah, karena sebentar lagi akan ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Serta menyikapi pengangguran karena PHK dan perlu pemerintah menyiapkan infrastruktur membuka lapangan pekerjaan," ujar
Ketua Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) Mukhtar Guntur Kilat.
Mukhtar juga menyampaikan beberapa rekomendasi terkait perburuhan di Sulsel. Kata dia, buruh diterpa banyak problem sejak pandemi.
Mulai dari UMP yang mengalami penundaan kenaikan hingga PHK yang terjadi di berbagai daerah. Ke depan kata Mukhtar, pemprov diharapkan memberi intervensi agar tidak terjadi lagi PHK.
Sudirman sendiri menyambut kedatangan para buruh dengan hangat. Ia menilai, buruh berkontribusi dalam membangun ketahanan ekonomi.
"Senang sekali karena teman-teman dari KSN datang bersilaturahmi, saya backgroundnya dari pekerja juga," kata Andi Sudirman.
Bersama Pemerintah Provinsi Sulsel, Ketua KSN Mukhtar Guntur Kilat bersama perwakilan berbagai provinsi berdiskusi terkait ketenagakerjaan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Jumat malam, 5 Oktober 2021.
"Kami mengapresiasi pelaksanaan kongres, dan berharap agar lahir pemikiran yang solutif dalam memperbaiki tatanan kehidupan rakyat. Khususnya bagi para pekerja/buruh," kata Andi Sudirman.
Ia meminta KSN dan kelompok buruh lainnya menyampaikan rekomendasi atau ide terkait perburuhan/pekerja. Khususnya dampak di masa pandemi Covid-19 ini.
Akibat pandemi, banyak pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan.
Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Kebijakan yang dibuat tentu harus ditujukan untuk melindungi dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi.
Pemerintah harus turun tangan dalam mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pasca pandemi.
"Solusi bagaimana yang sudah menganggur bisa kembali bekerja," ucapnya.
