Debat TAPD, Banggar DPRD Ngotot Target PAD Bulukumba Harus Naik

BULUKUMBA, PEDOMANMEDIA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD mulai membahas KUA PPAS Kabupaten Bulukumba 2022. Pembahasan dimulai sejak pagi kemarin hingga diskorsing pada Kamis dini hari.

Saat pembahasan masuk Bab IV pada Pendapatan Asli Daerah, rapat berlangsung alot. Terjadi tarik ulur argumentasi antara Banggar dengan TAPD. Masing-masing punya alasan rasional.

Banggar DPRD mengusulkan adanya kenaikan target PAD tahun depan. Sementara, TAPD bertahan dengan target PAD yang ada di rancangan KUA PPAS Kab Bulukumba tahun 2022. Belum terjadi titik temu, akhirnya rapat diskors dan akan dilanjutkan kembali pada Sabtu - Minggu, 20 - 21 November 2021.

Ketua DPRD Bulukumba H Rijal mengatakan target PAD Bulukumba harus dimaksimalkan mulai tahun depan untuk mewujudkan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati hingga akhir masa jabatan, yang sudah ditetapkan menjadi Perda.

"Di tahun 2019-2020 kalau memang mengalami penurunan, itu wajar dalam kondisi awal-awal munculnya Covid-19. Tapu memasuki 2022, sesuai hasil kajian kami turun di lapangan, kemudian kita sandingkan dengan kabupaten-kabupaten tetangga, hampir seluruh yang punya pendapatan seperti warung, cafe dan lainnya dengan M-pos untuk menambah PAD," katanya.

Menurut Rijal, banyak potensi-potensi yang harus diangkat untuk menambah PAD Bulukumba, salah satunya M-pos. Kemudian menyosialisasikan bahwa M-pos tidak membebankan pemilik warung, tapi dibebankan kepada pelanggan.

Dari hasil penelitian yang diuraikan katanya, memang ada acuannya dari tahun 2019 hingga 2023. Namun menurut Rijal, pihaknya melihat pandemi sudah agak membaik, perekonomian pun sudah bisa berputar. Hal itu juga yang ingin dimaksimalkan supaya RPJMD Bupati-Wakil Bupati dapat terwujud.

"Kenapa banggar menekankan ini? Karena masih banyaknya warung-warung dan tempat-tempat lainnya yang berpotensi, namun belum dimaksimalkan untuk PAD," ujar Rijal.

"Banyak kebocoran-kebocoran ketika kita turun ke lapangan, sehingga PAD sampai sekrang stagnan. Olehnya ke depan, warung dan tempat lainnya yang potensi mengangkat PAD, wajib kita pasangi alat transaksi elektronik" tambah politisi PPP tersebut.

Rijal mencotohkan di Bira yang sudah punya aplikasi retribusi dengan sistem online atau e-commerce. Ia menginginkan agar tempat dan sektor-sektor pariwisata lainnya untuk menggunakan sistem yang ada di Bira.

"Pak Kadis, duduk pun di sini sudah tahu berapa uang yang masuk di Bira. Kenapa ini tidak diberlakukan di tempat lain? Seperti Apparalang, Lemo-lemo dan seterusnya. Kenapa tidak difungsikan dengan baik, sementara APBD dibebankan untuk penganggaran ke sana. Kita gelontorkan ke sana," jelasnya.

Banggar menilai, lanjutnya, daerah harus maju. Salah satu caranya dengan meningkatkan target PAD. Olehnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memacu semua potensi pendapatan.

"Dana transfer kita berkurang, DAK kita berkurang, DID kita hilang. Tidak ada alasan potensi PAD yang harus kita naikkan untuk mencapai target," tutut Rijal.

Masih di tempat yang sama, Anggota TAPD Hj Andi Endang menuturkan, selaku tim anggaran, pihaknya menyetujui kebijakan 7 poin tambah 2 poin terkait PAD Bulukumba 2022.

Ia mengaku pihaknya akan berupaya untuk pencapaian target PAD Bulukumba ke depan. Hanya saja, untuk nilai penambahan target, pihaknya akan membahas setelah rapat komisi.

"Nanti diliat bagaimana kesepakatan teman-teman TAPD," kata Endang, yang juga Sekretaris Bapenda Kab Bulukumba.

Bapenda juga katanya, akan memaksimalkan pajak dan retribusi online. Apalagi, satu bulan terakhir ini, Bapenda melakukan kerja sama dengan pihak perbankan.

"Ada aplikasi yang akan kami gunakan, terkait pengelolaan pajak dan retribusi ini," jelas Endang.

Sebelumnya, DPRD Bulukumba menggelar rapat paripurna tentang Penyerahan Rancangan KUA PPAS Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 di lantai 2 ruang rapat paripurna baru, Selasa (16/11/2021) malam. Paripurna itu, dihadiri Wabup Andi Edy Manaf.