Jumat, 19 November 2021 07:03

Jokowi-DPR Akhirnya Setuju Pemilu Digelar Februari 2024

Ilustrasi (int)
Ilustrasi (int)

Keputusan ini diambil dalam pertemuan bersama pemerintah dan DPR, 11 November lalu. Pertemuan itu turut dihadiri Presiden Joko Widodo

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Pemerintah, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum dikabarkan telah menemui kata sepakat mengenai jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Pemungutan suara akan digelar Februari 2024.

"Kabarnya ini (Februari 2024) disepakati. Namun pemerintah tetap mengembalikan semua keputusan kepada KPU. Inikan wewenang penuh KPU," terang Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Muhammad Rifqinizamy Karsayudap, Kamis (18/11/2021).

Menurut Rifqi, keputusan ini diambil dalam pertemuan bersama pemerintah dan DPR, 11 November lalu. Pertemuan itu turut dihadiri Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri kabinet terkait.

Baca Juga

Presiden Jokowi kabarnya sepakat dengan pertimbangan pemungutan suara digelar Februari 2024. Begitu juga DPR memilih kembali pada regulasi baku yang sudah diatur dalam UU Pemilu. Di mana pemungutan suara digelar Februari 2024.

Hanya saja kata Rifqi keputusan ini dikembalikan kepada KPU. Pemerintah dan DPR secara prinsip hanya memberi opsi dan pertimbangan sebagai masukan bagi penyelenggara.

"Apa yang disampaikan pmerintah dan DPR hanya opsi. Rumusan akhir menjadi domain KPU. Itu akan dituangkan dalam peraturan KPU," tambah dia.

Pemerintah dan KPU sebelumnya berbeda usul soal hari pemungutan suara Pemilu 2024. Mendagri mengusulkan pencoblosan digelar April, KPU minta dua bulan lebih awal.

KPU memberi beberapa pertimbangan akan hal itu. Terutama soal mepetnya jadwal Pemilu dengan pilkada seretak.

"Sudah kita pertimbangkan rentang waktu Pemilu dan pilkada. Sehingga hari H pencoblosan 21 Februari 2024 dianggap lebih ideal," ujar Ketua KPU Ilham Saputra beberapa waktu lalu.

Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Juli lalu mengungkapkan, pemerintah tetap mengusulkan hari pencoblosan digelar April. Bahkan masih memungkinkan diundur sebulan. Ke Mei 2024.

"Memungkinkan kita undur ke Mei. Kalau kita majukan ke Februari maka tahapannya pasti maju lebih awal," jelasnya.

Menurut Tito, jika pemungutan suara dilakukan Februari 2024 bisa mengganggu program-program pemerintah. Dan akan berbenturan dengan masa reses DPR.

Efek politiknya adalah terjadinya polarisasi di masyarakat. Sangat mungkin stabilitas keamanan juga menjadi lebih rentan.

"Belum lagi soal pandemi yang masih ada. Kalau Februari digelar situasi akan memanas di akhir 2023. Dan itu memengaruhi jalannya pemerintahan," paparnya.

Tito beranggapan usulan KPU tidak serta merta ditolak. Ini akan dibahas lebih jauh bersama kementerian dan lembaga terkait agar keputusannya benar benar mencerminkan kebersamaan.

Kembali ke Ilham. Ia mengatakan, dimajukannya jadwal ini karena KPU mempertimbangkan waktu penyelesaian sengketa Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang akan mepet dengan tahapan pilkada serentak.

"Sengketa Pemilu legislatif itu alot. Bisa memakan waktu lama. Jangan sampai ini terlalu dekat dengan pilkada di akhir tahun," sebutnya.

KPU juga memperhatikan beban kerja badan ad hoc pada tahapan pemilu yang beririsan dengan tahapan pemilihan. Badan ad hoc akan bekerja ekstra pada tahapan menjelang dan setelah Pemilu.

Ilham mengatakan, proses pemungutan suara juga sudah diperhitungkan agar tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan.

"Ini juga harus kita kalkulasi. Karena setelah Februari ada Ramadhan dan Idul Fitri di bulan April," kata Ilham.

 

Editor : Muh. Syakir
#Presiden Jokowi #Pemilu 2024 #KPU
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer