Kamis, 25 November 2021 08:09

DPRD Makassar Siap Kebut Dua Ranperda Baru di Akhir 2021

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menandatangani pengesahan APBD 2022.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menandatangani pengesahan APBD 2022.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Makassar, Erick Horas mengatakan, dua ranperda ini dianggap paling siap untuk diajukan dari sisi kelengkapan dokumen dan naskah akademik.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna pembahasan dua rancangan peraturan daerah (ranperda), Rabu (24/11/2021). Dua ranperda ini dinilai paling siap untuk disahkan dalam waktu dekat.

Keduanya adalah Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2021 dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, kehadiran dua ranperda ini memiliki arti strategis. Ranperda kebakaran disusun untuk mencegah kebakaran baik di skala permukiman penduduk maupun di gedung-gedung tinggi di Kota Makassar.

Baca Juga

"Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tangga tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi kebakaran," ujar Danny.

Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Gedung dan Lingkungan.

"Tujuan sistem proteksi kebakaran untuk melindungi pengguna dan harta benda dari bahaya serta kerusakan fisik saat terjadi kebakaran," jelas Danny.

Selain itu, ranperda terkait pengelolaan keuangan daerah, kata Danny wajib dibuat karena sudah ada peraturan pemerintah yang baru.

"Terus tentang keuangan daerah itu wajib kita bikin. Karena adanya PP baru," ujar Danny.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar, Erick Horas mengatakan, dua ranperda ini dianggap paling siap untuk diajukan dari sisi kelengkapan dokumen dan naskah akademik.

"Apa yang menjadi prioritas kita, apa yang diajukan semaksimal mungkin. Dua ranperda ini kami di Bapemperda menganggap sudah benar-benar siap karena dari naskah akademikpun sudah diajukan. Setelah diajukan naskah akademik dilakukan ekspose di Bapemperda," ujarnya.

Kedua ranperda ini tidak dapat dipisahkan karena dianggap saling berkaitan.

Pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan rencana pengelolaan di tahun 2022, urgensinya agar pengelolaan keuangan daerah bisa lebih sistematis dan terukur.

Sementara ranperda pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sangat urgen di masyarakat.

"Pengelolaan daerah ini memang tidak bisa terpisahkan, khususnya BPKD dari program-program APBD 2022 karena itu sangat berkaitan, sedangkan Damkar kebutuhan yang dianggap urgent di masyarakat terkait dengan perda-perda pencegahan maupun penanggulangan kebakaran," kata legislator dari fraksi Gerindra.

"Kami pun anggap ini sangat urgen karena melihat situasi kebakaran yang tiap tahun ke tahun meningkat. Tentu dua ranperda ini kami akan mendorong semaksimal mungkin," kuncinya.

Editor : Muh. Syakir
#Ranperda Makassar #DPRD Kota Makassar #DPRD Makassar
Berikan Komentar Anda