Kamis, 25 November 2021 12:58

Jaga Lingkungan Alam, Izin Pertambangan di Takalar Diperketat

Sekda Takalar Muh Hasbi bersama Kajari Takalar Salahuddin dalam forum pertambangan dan lingkungan. (Foto: Ist)
Sekda Takalar Muh Hasbi bersama Kajari Takalar Salahuddin dalam forum pertambangan dan lingkungan. (Foto: Ist)

Jika ada tambang ilegal, pemerintah desa dapat melaporkan untuk dilakukan penertiban tambang tersebut.

TAKALAR, PEDOMANMEDIA - Persoalan tambang memang tidak ada habisnya, tambang dapat dilanjutkan apabila mendapat izin resmi dari pemerintah, dan izin pertambangan di Takalar sangat ketat.

"Perlu diketahui, akibat penambangan bahan galian golongan C ini, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan organik lapisan ini disebut olah yang merupakan daerah utama bagi tanaman," jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, Muh Hasbi dalam forum Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Takalar yang diselenggarakan Bagian Perekonomian dan SDA Takalar, di Villa Saung Beba Desa Tamasaju, Rabu (24/11/2021).

Untuk mendapatkan izin tambang, kata Hasbi, sangat ketat, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari dinas lingkungan hidup provinsi kemudian dilanjutkan ke kantor PTSP Kabupaten yang ditandatangani oleh bupati, setelah mendapatkan rekomendasi kemudian diteruskan ke dinas ESDM untuk dilanjutkan ke dinas PTSP Provinsi Sulsel.

"Untuk saat ini tidak ada tambang ilegal di Takalar, yang paling penting kepada kepala desa dan masyarakat, saya harap supaya jangan ikut-ikutan menerima suap untuk merusak lingkungan. Mari kita jaga daerah kita agar tetap aman dan tentram," harap Sekda Takalar.

Sementara itu, Kajari Takalar Salahuddin menjelaskan harus ada izin dan aturan yang mengatur tentang tambang. Jika ada tambang ilegal, pemerintah desa dapat melaporkan untuk dilakukan penertiban tambang tersebut.

"Pemerintah desa dapat membuat peraturan desa (Perdes) begitupun dengan peraturan tambang. Tambang boleh dibuatkan peraturan desa dengan rujukan peraturan daerah. Peraturan desa boleh dibuat untuk mengcover kegiatan pemerintahan desa," imbuhnya.

Penulis : Rahmat Hidayat
Editor : Amrin
Berikan Komentar Anda