Jumat, 26 November 2021 20:11

ASN Terindikasi Terima Bansos, Dewan: Wali Kota Harus Tindak Tegas

Anggota DPRD Kota Makassar Wahab Tahir. (Foto: Nurjannah)
Anggota DPRD Kota Makassar Wahab Tahir. (Foto: Nurjannah)

Dinas Sosial (Dinsos) Makassar saat ini masih melakukan verifikasi dan validasi data terkait ASN yang ikut menerima bansos dari kemensos tersebut.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - DPRD Kota Makassar, meminta pemerintah kota mengambil tindakan tegas ASN yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, pemerintah kota perlu melakukan verifikasi secara mendetail untuk melihat keterlibatan ASN sebagai penerima bantuan sosial.

Jika ada ASN Pemkot Makassar yang ditemukan menjadi penerima bantuan, ia meminta Wali Kota Makassar untuk mengambil tindakan tegas.

Baca Juga

"Kalau sampai ada yang kedapatan, wali kota harus bertindak tegas," ujar Wahab.

Dinas Sosial (Dinsos) Makassar saat ini masih melakukan verifikasi dan validasi data terkait ASN yang ikut menerima bansos dari kemensos tersebut.

"Kami berharap itu tidak terjadi di lingkup Pemkot," harap Wahab.

Sebelumnya, sebanyak 6.000 bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosi pada tahap pertama telah disalurkan.

Dari 6.000 bansos tersebut sebanyak 9 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 8 anggota TNI terindikasi ikut menerima bansos.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Muhyiddin Mustakim mengatakan, data tersebut ditemukan tersebar di 6 kecamatan. Beberapa di antaranya ada yang menjadi penerima langsung ada juga yang mengatasnamakan istri dan anaknya sebagai penerima bantuan.

"Baru 6 kecamatan. Tallo, Tamalate, Mariso, Tamalanrea, Mamajang dan Rappocini. Baru ini laporanya ini juga jalan terus. Seperti di Kecamatan Mariso masih jalan terus. jadi tidak menutup kemungkinan ditemukan lagi," terangnya.

Jumlah tersebut masih berupa data awal yang ditemukan usai melakukan verifikasi data di lapangan. Ada kemungkinan jumlah itu akan bertambah.

Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah ASN tersebut berasal dari ASN Pemerintah kota (Pemkot) Makassar atau dari Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel.

"Datanya belum lengkap karena verifikasi belum selesai. Karena semua data itu by name by address, jadi biarkan dulu berjalan, nanti satu kali kami rilis. Artinya ini temuan. Apakah dia ASN Provinsi atau Makassar, kami belum tahu," ujar Muhyiddin.

Penulis : Nurjannah
Editor : Amrin
#DPRD Kota Makassar #Wahab Tahir #Dinsos Kota Makassar #DPRD Makassar
Berikan Komentar Anda