Ridwan Bae Gelar Pertemuan dengan Camat se-Muna Malam Hari, Diduga Ada Kepentingan Politik

MUNA, PEDOMANMEDIA - Anggota DPR RI Ridwan Bae mengundang seluruh camat, kepala desa (Kades)/Lurah se-Kabupaten Muna, Minggu (1/11/2020) malam. Hal itu menuai kontroversi di masyarakat dan diduga ada kepentingan politik.

Surat Pemerintah Kabupaten Muna Nomor 621.27/477/DPKP/2020 yang ditandatangani oleh Asisten I Pemkab Muna La Ode Muhamad Ruslan atas nama Pjs Sekda Muna.

Pasalnya, undangan dalam rangka kunjungan kerja Ridwan Bae selaku Wakil Ketua Komisi V DPR tersebut ditempatkan di rumah pribadi Ridwan Bae juga dijadwalkan di malam hari dan diluar jam kerja yakni pada Minggu, 1 November 2020 Pukul 19.30 Wita.

Juru Bicara Paslon RaPi Wahidin Kusuma Putra menengarai pertemuan tersebut akan membahas agenda politik dan kepentingan petahana di Pilkada Muna nanti.

"Kalau agendanya kunjungan kerja, mestinya diterima di hari kerja dan pemkab harus menjadi tuan rumah. Kalau pertemuannya di kediaman Ridwan Bae artinya bukan Ridwan Bae yang kunker tapi Pemkab Muna yang mengunjungi. Inikan lucu," jelas Wahidin melalui rilis pers, Minggu (01/11/2020).

Karena itu pihaknya meminta Ridwan Bae untuk berhenti menggunakan statusnya dan menggiring Pemkab dan jajarannya untuk terlibat dalam politik praktis Pilkada Muna. Sekarang ini bukan lagi zaman masyarakat Muna bisa dibodohi.

"Kalau mau kunjungan kerja lakukanlah sesuai aturan. Masa dia mau Kunker di rumah pribadinya sendiri," jelasnya.

Wahidin juga menyesalkan sikap Pemkab Muna yang semakin tidak terkontrol dalam menjaga netralitas ASN di Pilkada Muna. Terlebih lagi soal pertemuan ini, sangat jelas bahwa itu adalah upaya untuk menggiring struktur pemerintahan agar terlibat aktif memenangkan petahana di Pilkada Muna dengan memanfaatkan program aspirasi Ridwan Bae yakni Program BSPS. Selain menjaga netralitas, Pemkab Muna juga mestinya menjaga martabatnya.

"Ini indikasi bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan konsolidasi pemenangan calon bupati, hanya saja mereka mau bungkus seolah agendanya Kunker Ridwan Bae dalam rangka penyerapan aspirasi terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kenapa ditempatkan di rumah Ridwan Bae, mungkin agar isi pertemuan mereka tidak bocor ke luar," duganya.

Untuk itu Wahidin meminta agar Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi secara langsung jalannya pertemuan para camat, kades dan lurah di rumah pribadi Ridwan tersebut.

"Kita juga ingin berpesan pada Ridwan Bae supaya tidak memanfaatkan program-program aspirasinya untuk menggiring masyarakat agar memilih Paslon tertentu di Pilkada Muna. Program aspirasi itu kewajiban Ridwan Bae. Jangan jadikan itu sebagai alat untuk menutupi kekurangan petahana selama empat tahun menjadi Bupati Muna. Masyarakat Muna sudah cerdas, tidak akan mau lagi menerima cara-cara pembodohan seperti itu," tutupnya.