JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Pelaksanaan ibadah umrah pasca pandemi Covid-19 menggunakan sistem satu pintu. Hal ini untuk memudahkan keberangkatan jamaah umrah.
Direktur Bina Umrah Kementerian Agama Nur Arifin mengatakan jamaah umrah yang akan berangkat merupakan proposal asosiasi.
"Mereka menginginkan rombongan pertama adalah pengurus PPIU. Namun, Kemenag tidak memiliki hak untuk memberangkatkan jamaah diserahkan kepada PPIU," ujar Nur Arifin dikutip dari Ihram, Senin (13/12/2021).
Jamaah umrah yang akan berangkat perdana ini merupakan proposal asosiasi, terutama agar yang pertama berangkat adalah para pengurus PPIU. Hal ini dengan tujuan mereka akan menjadi pembimbing umrah untuk tahap selanjutnya.
"Kami tidak menolak. Hal terpenting adalah semua jamaah memenuhi syarat," tuturnya.
Jamaah umrah lainnya pun akan diizinkan jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti kesehatan dan dokumen yang lengkap. Arifin juga mengingatkan agar tidak memaksa diri untuk berangkat umrah dengan proses ilegal. Dia berharap tidak terjadi kasus pemalsuan dokumen atau persyaratan lainnya.
Jamaah umrah pemberangkatan pertama membawa misi sebagai duta bangsa. Mereka mengirim pesan Indonesia mampu memberangkatkan jamaah umrah yang benar-benar sehat dan tertib.
Pemberangkatan awal umrah disepakati menggunakan satu pintu (one gate policy) dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Kemudian, selama 1x24 jam sebelum berangkat jamaah harus tinggal di Asrama Haji Pondok Gede untuk skrining kesehatan, cek sertifikasi, dan PCR.
"Ada standardisasi skrining kesehatan oleh Kemenkes. Tentu juga koordinasi dengan Kemenkes Arab Saudi. Misalnya, RS yang memiliki kewenangan melakukan PCR adalah RS yang mendapat rekomendasi dari Arab Saudi," ujar dia.
Saat ini, daftar jamaah umrah sudah dikirimkan ke Kemenag. Masalah yang masih terkendala adalah membuka proses pemvisaan dan pesan maskapai penerbangan. Namun, Arifin optimistis sebelum keberangkatan hal tersebut segera dapat diselesaikan mengingat kurang dari dua waktu keberangkatan.