Sabtu, 25 Desember 2021 08:42

Indeks Integritas Makassar Terendah, Aktivis: Bukti Korupsi Masih Subur

Ilustrasi (int)
Ilustrasi (int)

PR berat bagi pemkot. Pemkot harus membangun budaya antikorupsi dari hulu ke hilir.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Kota Makassar berada di urutan terbawah dalam indeks integritas nasional yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktivis menilai, ada sengkarut di pemkot yang membuat korupsi masih subur.

"Jadi dari data SPI tahun 2021 itu telah memperlihatkan ke publik bahwa upaya pencegahan korupsi di Pemkot Makassar tidak begitu sungguh-sunggguh. Kita miris sekali," ujar Ketua Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel, Abd Kadir Wokanubun, Jumat (24/12/21).

Menurut Kadir, sistem pencegahan oleh birokrasi di Makassar sangat rendah. Upaya koordinasi dengan aparat penegak hukum juga tak dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Baca Juga

"Kalau sudah ada sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)-APH, adanya pengaduan masyarakat sekecil apapun segera untuk respons, telaah dulu. Kalau ada bukti bisa diproses segera, jadi kalau ini serius ditangani pasti pemerintahan itu akan bersih," kata dia.

Indeks integritas nasional 2021 diukur melalui survei penilaian integritas (SPI). Indeks integritas nasional itu mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah, melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan.

Secara nasional, indeks integritas nasional itu berada pada skor 72,43 persen. Survei KPK ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi dan memperbaiki sistem.

Terdapat tujuh elemen yang dinilai, yaitu pengelolaan pengadaan barang dan jasa, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran dan transparansi. Termasuk perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan sumber daya manusia, dan sosialisasi antikorupsi.

Survei ini dilakukan di 98 kementerian/lembaga, di 34 Provinsi, 508 kabupaten/kota dengan responden 255.010 orang. Makassar ada ranking ke 647, juga urutan terendah ketiga dari 24 kabupeten kota di Sulsel.

Pemerintah Kota Makassar hanya mengalahkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki poin 55,57. Sementara Pemprov Sulsel mendapatkan poin 70,61.

Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel, Abd Kadir Wokanubun menilai upaya pencegahan korupsi dilingkup Pemkot Makassar tidak bersungguh-sungguh.

"Jadi dari data SPI tahun 2021 itu telah memperlihatkan ke publik bahwa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemkot Makassar tidak begitu sungguh sunggguh, karena dari situ dapat dinilai bahwa ini sangat miris sekali," ujar Abd Kadir kepada PEDOMANMEDIA.COM saat dimintai konfirmasi via sambung Whatsapp, Jumat (24/12/21) sore tadi.

Kadir berharap, ke depan Pemkot Makassar bisa lebih komitmen lagi untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK).

"Semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Danny Pomanto ini lingkup pemerintahan Kota Makassar bisa lebih bersih lagi dari tindak korupsi," terangnya.

Direktur Laksus Muhammad Ansar menilai rendahnya indeks integritas nasional Sulsel karena rendahnya upaya pencegahan korupsi. Birokrasi dinilai belum memberi ekses terhadap sikap antikorupsi aparatur.

"Akhirnya korupsi terkesan masih subur. Karena upaya pencegahan tidak berjalan. Sikap aparatur belum menunjukkan semangat antikorupsi," terang Ansar.

Ansar melihat ini akan jadi PR berat bagi pemkot. Pemkot harus membangun budaya antikorupsi dari hulu ke hilir.

"Dan itu membutuhkan waktu panjang. Karena ini masalah integritas yang harus lahir dari kesadaran kolektif," tandas Ansar.

Sebelumnya Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengklaim, kepemimpinannya saat ini merupakan warisan dari Pj Wali Kota sebelumnya. Ini dinilai menjadi penyebab terjadinya kehancuran birokrat sehingga nilai indeks integritas Makassar rendah.

"Saya kira ini sejalan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pemerintah kota yang saya dapat ini warisan 2 tahun. Ini mengalami kehancuran moral, kehancuran birokrat," ujar Danny, Jumat (24/12/2021).

Danny menilai, berdasarkan survei tersebut menjadi tantangan di sisa masa jabatanya kurang lebih 2 tahun untuk memperbaiki birokrasi Kota Makassar.

"Insya Allah ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus menaikkan itu," katanya.

Penulis : Supriadi
Editor : Muh. Syakir
#Indeka Integritas Nasional #KPK #Pemkot Makassar
Berikan Komentar Anda