Utang RI Nyaris Tembus 7.000 T, Pengamat Sebut Menkeu Salah Analogi

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Utang luar negeri Indonesia per Desember 2021 melesat di angka Rp6.700 triliun lebih. Para pengamat mengaku khawatir kondisi ini akan merontokkan upaya pemulihan ekonomi di 2022.

"Ini situasi yang bisa resistensi. Pemerintah harusnya memikirkan dampak jangka panjangnya, di mana kita akan mengalami upaya perbaikan yang sulit di semua sektor," terang pengamat ekonomi, Sjamsul Ridjal, Ahad (30/1/2022).

Sjamsul mengatakan, pola pikir Menkeu Sri Mulyani sedikit aneh. Karena nilai utang yang tumbuh selalu dikaitkan dengan perbandingan volume utang negara-negara maju.

Padahal situasinya berbeda. Indonesia adalah negara dengan labilitas ekonomi yang tinggi. Gejolak yang terjadi sangat rentan terhadap kondisi ekonomi.

"Kita tidak punya kekebalan menghadapi krisis. Sedikit saja terjadi gejolak, ekonomi langsung ambruk. Dengan nilai utang yang terus naik, ini sangat berbahaya," ketusnya.

Dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per akhir November 2021, tercatat utang pemerintah sudah menembus Rp6.713,24 triliun. Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pada pengujung Oktober 2021 yakni Rp 6.687,28 triliun.

Artinya, dalam sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp 25,96 triliun. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan.

Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Yakni sebesar Rp 5.889,73 triliun yang terbagi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain SBN domestik, pemerintah juga berutang melalui penerbitan SBN valas yakni sebesar Rp 1.274 triliun per November 2021.

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 823,81 triliun. Meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,48 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 811,03 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 302,59 triliun, pinjaman multilateral Rp 463,18 triliun, dan commercial banks Rp 41,26 triliun.

Pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp343,5 triliun di tahun lalu. Pembayaran bunga utang tersebut lebih rendah dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 sebesar Rp 373,3 triliun.

Meski pembayaran bunga utang ini sebenarnya lebih rendah Rp 29,8 triliun dari pagu APBN 2021, namun jika dibandingkan dengan realisasi pembayaran bunga utang pemerintah di tahun 2020 yang sebesar Rp 314,1 triliun, ada kenaikan Rp 29,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan utang Indonesia masih lebih normal dibanding negara negara maju di Eropa. Analogi perbandingan Menkeu ini dinilai sesat.

"Sangat tidak tepat analogi perbandingannya. Indonesia dibandingkan dengan Eropa. Amerika. Potensi masalahnya beda. Percepatan pemulihan ekonomi Eropa dan Indonesia juga sangat jauh. Jadi sesat pemikiran itu," terang Sjamsul Ridjal.

Sri menyebut kontraksi ekonomi RI lebih baik. Ada negara yang lebih baik seperti Vietnam, China, dan Korea Selatan. Namun hampir sebagian besar negara G20 atau negara ASEAN terjatuh lebih dalam dari Indonesia. Termasuk beberapa negara Eropa dan Amerika.

Soal utang luar negeri RI yang sudah melampaui Rp6.000 triliun, Menurutnya, angka ini juga masih terbilang lebih baik dibanding negara negara maju.

Indonesia tumbuh di bawah 6% per tahun. Sementara Amerika dan beberapa negara Eropa di atas 10%.

Menurut Sjamsu, di sinilah kekeliruannya. Membandingkan dua negara dengan asas masalah yang berbeda. Indonesia terjerat utang bukan hanya karena Corona. Indonesia sudah mencatat grafik kenaikan utang jauh sebelum pandemi.

Utang pemerintah RI per Desember 2020 menyentuh level Rp 6.074 triliun. Angka ini melejit Rp 136,92 triliun hanya dalam tempo satu bulan.

Pada November 2020, utang RI masih di kisaran Rp 5.910 triliun. Kenaikan itu menjadi yang tertinggi sepanjang 2020 dilihat dari pertumbuhan per bulan.

Sjamsul menambahkan, Eropa terbukti mampu keluar dari krisis lebih cepat. Begitu juga Amerika. Meski mengalami kejatuhan hebat, tetapi mereka memiliki terapi ekonomi yang jelas.

Sementara Indonesia banyak bergantung pada utang luar negeri. Bahkan APBN akan mengalami defisit besar jika tak berutang.

"Sehingga tingkat ketergantungan kita pada utang mutlak. Jadi meski tidak ada pandemi kita akan tetap berutang," jelasnya.