DPRD Tanggapi Soal Danny Ancam Copot Sekdis Dukcapil Makassar: Hati-hati

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Isu pemberhentian Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Makassar mendapat perhatian DPRD. DPRD mengingatkan agar langkah wali kota bisa lebih terukur dalam kasus ini.

Hal itu dilontarkan Anggota Komisi A DPRD Makassar Hamzah Hamid.

Kata dia, isu sekretaris disdukcapil yang akan dinonjobkan perlu dipertimbangkan secara matang. Sebab jabatan di dinas dukcapil sensitif dan melakukan perubahan struktur pejabat maupun penggantian pejabat harus izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Dampaknya sangat besar jika wali kota keliru mengambil kebijakan, pelayanan masyarakat akan terganggu. Tanpa koordinasi pusat sangat sulit juga, karena memang tiga SKPD ini (Inspektorat, Capil, dan DPPKB) harus kooridnasi pusat dulu," tutur Legislator PAN itu.

Ia mencontohkan, sebelumnya Pemkot Makassar sudah pernah disanksi karena melanggar aturan tersebut (mutasi pejabat disdukcapil). Dan itu sudah bisa menjadi pelajaran dan pengalaman bagi pimpinan kota Makassar dalam mengambil keputusan.

"Pernah ada kejadian, pelantikan salah satu pejabat dukcapil tanpa sepengatahuan pusat. Akhirnya Pemkot Makassar kena sanksi, jaringan diputus," ujarnya.

Sebelumnya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menumpuhkan kemarahannya terhadap sikap Sekretaris Disdukcapil Chaidir yang dinilai melangkahi wewenangnya. Chaidir disebut bermanuver ke pusat.

Kata Danny, ia telah melawan keputusan dirinya soal posisi jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Makassar.

Sejatinya, Danny ingin menempatkan Chaidir di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Namun, Chaidir diduga mencampuri hal tersebut dengan melalukan komunikasi dengan pejabat di Kemendagri.

"Saya marah, dia pergi urus ke pusat. Saya yang punya wewenang, saya sudah pilih kenapa dia pergi melapor ke pusat," jelasnya.

Penulis: Sakti Raja