MAKI Minta Lukas Enembe Kooperatif: Silakan Buktikan Jika tak Korupsi

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Lukas Enembe dipersilakan membuktikan bahwa hartanya bukan dari hasil korupsi.

"Harusnya dia kooperatif karena tetap ada ruang bagi Lukas Enembe untuk membela diri. Jangan takut. Silakan buktikan bahwa harta yang dia miliki bukan dari hasil korupsi," terang Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa malam (20/9/2022).

Menurut Bonyamin, sebagai warga negara yang taat hukum, Lukas Enembe harusnya patuh. KPK kata dia, bukanlah pemilik kebenaran absolut. Jika ia bisa membuktikan hartanya bersih dari korupsi, KPK akan menghentikan penyidikan.

"Jadi sebenarnya sederhana saja. Tinggal dia buktikan sumber hartanya dari mana. Kalau dari jalan yang sah, KPK bisa menghentikan perkara," jelas Bonyamin.

Bonyamin mengemukakan, KPK juga pernah kalah. KPK kalah dari Samin Tan dan Sofyan Basir di pengadilan.

Kata Bonyamin, ini konsekuensi logis dari proses hukum. Di mana kalau bisa dibuktikan semua uang itu berasal dari yang halal, otomatis kasusnya tidak dilanjutkan.

"Ini istilahnya bukan tawaran. Ini konsekuensi logis kalau Gubernur Lukas Enembe bisa membuktikan uangnya halal semua, yo otomatis tidak dilanjutkan dan dihentikan. Karena kalau dilanjutkan malah putusannya bebas seperti Samin Tan dan Sofyan Basir," tambahnya.

KPK sebelumnya meminta Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mematuhi panggilan pemeriksaan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengatakan KPK bisa melakukan penghentian kasus asalkan Lukas Enembe bisa membuktikan dari mana sumber uang ratusan miliar rupiah yang diduga bermasalah.

"KPK, berdasarkan UU yang baru ini, bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3 kalau nanti dalam proses penyidikan Pak Lukas bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan, ratusan miliar, tersebut," kata Alexander Marwata, Senin (19/9).

"Misal Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti kami akan hentikan, tapi mohon itu diklarifikasi, penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa," imbuhnya.