Kamis, 03 Desember 2020 06:16

Pilkada Torut

Ada Indikasi Dana Stimulan COVID Toraja Utara Dipolitisasi Jelang Pilkada

Ilustrasi dana bantuan stimulan COVID
Ilustrasi dana bantuan stimulan COVID

Sebaiknya pencairan dana bantuan stimulan COVID setelah pilkada agar tidak terkesan dipolitisasi oleh calon kepala daerah petahana.

TORUT, PEDOMANMEDIA - Menjelang Pilkada 9 Desember 2020, ada indikasi politisasi soal pencairan dana bantuan stimulan bagi pelaku usaha terdampak COVID di Toraja Utara. 

ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan, membeberkan bahwa dana bantuan stimulan senilai Rp900 ribu per pelaku usaha tersebut dari dulu sengaja ditahan.

"Dana ini sudah didata sejak bulan Maret tapi menunggu dekat tanggal 9 Desember (pencoblosan) baru dicairkan," ungkapnya, Rabu (2/11/2020).

Baca Juga

ASN tersebut juga mengungkapkan bahwa anggaran bantuan dana stimulan COVID dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara.

"Beberapa dinas seperti Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan Dinas Ketahanan Pangan hanya melakukan pendataan kemudian menyetor ke BPBD untuk pencairannya," jelasnya.

Kadis Perindustrian Koperasi dan UMKM Toraja Utara, Arung Buntu Lipa saat dikonfirmasi mengakui dana bantuan stimulan COVID tersebut memang belum dicairkan, tapi mungkin dalam minggu ini.

"Belum dicairkan dari bencana (BPBD). Mungkin minggu ini. Saya juga sudah didesak," katanya.

Kata Arung, sekitar 800-an pelaku UKM dan industri sudah didata.

"Nanti dari bencana (BPBD) akan menyerahkan apakah melalui rekening atau langsung. Artinya, bencanalah yang menentukan pembagiannya bagaimana," ujarnya.

Senada Kadis Perdagangan, Atto Matandung mengakui pencairan dana bantuan stimulan COVID akan cair dalam minggu ini.

"Memang kemarin kita sudah nyatakan pernyataan di media bahwa dalam minggu ini," katanya.

Atto melaporkan sekitar 543 pelaku usaha yang telah didata Dinas Perdagangan.

"Karena ini rangsangan bukan bantuan modal. Jadi untuk rangsangan Rp900 ribu per kios sesuai dengan data yang masuk. Terus khusus untuk penjual ikan Rp650 ribu," paparnya.

Dinas Pariwisata Toraja Utara juga mencatat sekitar 130 pelaku UMKM di obyek wisata mendapat dana bantuan stimulan COVID.

"Saya tidak begitu hafal berapa itu per KPM," ucap Kadis Pariwisata, Yorry Lesawengan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah agar tidak main-main dengan anggaran penanganan Covid-19 dan tidak boleh dipolitisasi untuk gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

KPK menilai akan ada potensi penyelewengan anggaran bansos terutama menjelang Pilkada yang diikuti oleh petahana atau kepala daerah yang maju kembali dalam Pilkada.

Penulis : Susanna Rulianti
Editor : Redaksi
#Covid #Bansos #Pilkada Torut #Bantuan Stimulan Dipolitisasi
Berikan Komentar Anda