Kadinsos Tator Klaim Data Bansos Valid: 43.470 KK Diajukan Tahun ini
Pihaknya kata Adriana, tahun ini sudah memasukkan data untuk penerima bantuan. Hanya saja, data tersebut masih akan diverifikasi oleh pemerintah pusat.
TATOR, PEDOMANMEDIA - Kepala Dinas Sosial Tana Toraja Adriana Saleng mengatakan, data penerima bantuan sosial di 2024 telah ter-cover sesuai data yang ada. Tahun ini ada 129.364 jiwa atau 43.470 kepala keluarga (KK) yang terdaftar sebagai calon penerima manfaat.
"Jumlah KPM PKH 10.994 KK, jumlah KPM BPNT 20.444 KK. Ini data per September 2024. Untuk Desember 2024 belum rilis," jelas Adriana, Kamis (13/2/2025).
Sementara itu kata Adriana, data PBI JK yang bersumber dari APBN sebanyak 106.180 jiwa, dan PBPU yang dianggarkan dari APBD sebanyak 61.044 jiwa. Jadi total ada 167.114 jiwa.
Pihaknya kata Adriana, tahun ini sudah memasukkan data untuk penerima bantuan. Hanya saja, data tersebut masih akan diverifikasi oleh pemerintah pusat.
"Sudah kami masukkan datanya sebanyak 129.364 jiwa dengan jumlah 43.470 KK. Namun yang menentukan apakah mereka mendapatkan bantuan PKH atau BPNT itu dari pusat dan itu data per hari ini," beber Adriana Saleng.
Adriana menegaskan, bahwa validitas data penerima bansos di Tana Toraja sangat proporsional. Ia menegaskan, tidak ada bansos yang salah sasaran karena semua penerima telah melalui verifikasi.
Sebelumnya muncul kekhawatiran data populasi masyarakat miskin di Kabupaten Tana Toraja tak memenuhi validitas. Kondisi ini disebut bakal membuat penyaluran bansos tak tepat sasaran.
"Selama ini terjadi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Karena memang validitas data masyarakat miskin di Tator tidak riil. Antara data Dinsos dengan instansi lain itu berbeda," ujar aktivis pemuda Tator, Albert kepada PEDOMANMEDIA, Kamis (13/2/2025).
Menurut Albert, selama ini Dinsos Tator menyalurkan bansos dengan data lama. Sehingga kerap terjadi kekacauan distribusi.
Disebutkan Albert, pada rentang 2021-2023, pihaknya menemukan bansos hanya menyentuh kelompok tertentu. Sementara masyarakat rentan terhadap masalah sosial justru tidak masuk dalam daftar penerima manfaat.
"Banyak bansos yang tidak menyentuh masyarakat miskin. Ini karena data Dinsos yang kacau," ketusnya.
