Tegas! KPK Minta Sudirman Tertibkan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemprov Sulsel agar memberi perhatian pada upaya penyelamatan aset negara. KPK akan turun tangan jika ada aset yang direbut pihak ketiga.

Hal ini disampaikan Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV saat bertemu Gubernur Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel, Senin 26 September 2022.

Sudirman Sulaiman, mengaku, bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen berupaya dalam perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Salah satunya melakukan penertiban aset negara.

"Kami menyampaikan, Pemprov Sulsel terus berupaya dalam perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Termasuk dalam penertiban aset negara," ungkap Andi Sudirman.

Berdasarkan data KPK, nilai MCP pada Pemprov Sulsel 2021 meningkat signifikan. Jika tahun 2020, nilai MCP berada pada angka 70,64% atau berada pada kategori biru, maka di tahun 2021, nilainya naik menjadi 84,93% atau kategori hijau.

Optimalisasi aset, kata Andi Sudirman terus dilakukan oleh Pemprov Sulsel.

"Hal itu dilakukan untuk meningkatkan PAD," ungkapnya.

Sementara itu, Person in Charge (PIC) Korsup KPK RI wilayah Sulawesi Selatan, Tri Budi Rochmanto, melaporkan mengenai Monitoring Center Prevention (MCP) Semester I Provinsi Sulawesi Selatan. Pihaknya pun mendukung langkah Pemprov Sulsel dalam menertibkan aset milik negara yang dikuasai oknum pihak ketiga.

"Kami dari Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, mengharapkan Pemprov Sulsel melakukan langkah-langkah memadai dalam proses penertiban aset, seperti pemasangan papan bicara, sertipikasi aset dan pemanfaatan aset agar bisa fungsional serta tidak terbengkalai. Dan jika menemukan kendala-kendala, mohon disampaikan ke kami, untuk kami bantu koordinasikan dengan instansi terkait," jelasnya.

Selain itu untuk area manajemen ASN, pihaknya mengharapkan Pemprov Sulsel dapat mengimplementasikan merit sistem.

Adapun fokus dalam MCP di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak dan manajemen aset daerah.