PDIP Kekeh Negara Harus Minta Maaf ke Bung Karno, Gerindra: Maunya Megawati
Meminta maaf kepada keluarga Bung Karno hanya akan memenuhi ego dari keluarga Sukarno.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - PDIP kekeh mendesak pemerintah meminta maaf kepada Presiden ke-1 RI Sukarno. Namun tak semua sepakat. Partai Gerindra menyebut langkah itu tak perlu.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan negara tak perlu meminta maaf kepada Sukarno. Sukarno sudah mendapat pengakuan negara. Itu dinilai telah cukup
"Sukarno telah diangkat menjadi bapak proklamator RI. Itu telah dianggap Klir. Sukarno juga sudah jadi pahlawan nasional. Jadi tidak perlu (meminta maaf)," ujar Muzani, Rabu (9/11/022).
Muzani kemudian menjelaskan bahwa Tap MPR yang menyatakan bahwa Sukarno terlibat dalam G-30S/PKI telah dianulir. Menurut Muzani, hal itu sudah cukup untuk nama baik Sukarno.
"Artinya dengan beberapa tindakan-tindakan pemerintah tentang hal itu menurut kami telah cukup untuk men-clear-kan nama baik Bung Karno dan keluarganya," ujar Muzani.
"Hal yang sama terjadi pada Natsir, Syafruddin Prawiranegara yang tadinya dianggap terlibat dalam PRRI ya, di Sumbar. Kemudian yang bersangkutan sudah dinyatakan pahlawan nasional dan memang berjasa dalam mempertahankan NKRI," sambungnya.
Oleh sebab itu, menurut Muzani negara tak perlu meminta maaf kepada Sukrano serta pahlawan nasional lainnya yang sempat dianggap sebagai pengkhianat.
"Karena itu pemerintah tak perlu meminta maaf pada keluarga Natsir, keluarga Syafruddin. Karena dengan begitu maka otomatis sudah men-clear-kan seseorang dari persangkaan yang dituduhkan," ucap Muzani.
Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Desmond J Mahesa mempertanyakan soal usulan agar negara meminta maaf kepada Sukarno. Desmond tidak setuju jika pemerintah harus meminta maaf kepada keluarga Bung Karno.
"Habis itu negara disuruh minta maaf sama Sukarno? Dari mereka untuk mereka, kentutnya mereka semua," kata Desmond dikutip detikcom.
Menurut Desmond, meminta maaf kepada keluarga Bung Karno hanya akan memenuhi ego dari keluarga Sukarno.
"Jadi melaksanakan maunya Megawati habis itu negara minta maaf lagi sama Sukarno, memang Sukarno tidak bermasalah?" tegasnya.
"Nah urusan PKI urusan lain bagi saya. Masa kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kayak gini, jadi nggak lucu gitu lho," sambungnya.
PDIP Usul Minta Maaf kepada Bung Karno
Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan gelar kepahlawanan presiden pertama RI Sukarno dengan menyinggung ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas penegasan Sukarno bukan pengkhianat.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang dalam pidato kenegaraannya tanggal 7 November 2022 kemarin ketika memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh bangsa yang lain, Pak Jokowi memberikan penegasan kepada bangsa dan rakyat Indonesia tentang kesetiaan Bung Karno kepada bangsa yang tak pernah lekang oleh waktu," kata Basarah kepada wartawan di Penjara Banceuy, Bandung, Selasa (8/11).
Basarah mengapresiasi sikap Jokowi yang menegaskan tuduhan yang pernah diberikan oleh Tap MPRS 33 Tahun 67 atas dugaan pengkhianatan Bung Karno pada bangsa dan negara melalui dukungan pemberontakan pada G30S PKI 1965 lalu tidak terbukti. Dia menyebut hal itu juga tidak terbukti lantaran Jokowi menekankan gelar pahlawan terhadap Sukarno.
"Maka dengan telah diberikannya gelar pahlawan nasional oleh Presiden SBY pada tahun 2012 lalu, sesungguhnya tuduhan yang telah diberikan oleh Tap MPRS 33/1967 itu tidak terbukti," sambungnya.
Lebih lanjut, Basarah memandang perlunya proses rehabilitasi atas nama baik Sukarno. Dia meminta pemerintah selanjutnya meminta maaf di depan publik terkait tudingan pengkhianat tersebut.
"Ya selanjutnya menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang proklamator bangsa, seorang pendiri bangsa," ujarnya.
