Wanti-wanti Bupati Bone ke ASN: Jangan Terlibat Politik Praktis

BONE, PEDOMANMEDIA - Bupati Bone Andi Fahsar M Padjalangi mengingatkan ASN agar bijak ber-media sosial memasuki tahun-tahun politik. Ia menyebut, banyak ASN yang tanpa sadar telah tergiring ke wilayah politik praktis.

Hal ini disampaikan Fahsar pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023, Rabu (5/7/2023). Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak ormas menyukseskan Pemilu 2024 dan mengingatkan ASN, TNI, Polri untuk berhati-hati bermedia sosial ketika tahapan Pemilu 2024.

Fahsar mengatakan semua pihak harus terlibat langsung untuk menyukseskan Pemilu 2024. Termasuk ormas di Kabupaten Bone.

"Pada saat ini, kita sudah memasuki tahapan Pemilu 2024, yang kita akan laksanakan pada Februari, selanjutnya akan dilaksanakan pesta demokrasi Pilkada memilih Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati, pada bulan November," katanya.

Ia lalu mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri untuk berhati-hati bermedia sosial ketika masuk tahapan Pemilu 2024. Bahkan kata dia, banyak ASN secara tidak sadar sudah menunjukkan dukungannya di media sosial.

"Banyak teman teman ASN tidak sadar bahwa kita sudah menghadapi tahapan Pemilu. Jadi harus hati hati-hati. Ada beberapa saya lihat DP atau display photo gambar partai, caleg, atau indikasi dukung Bacaleg apakah dengan menjadikan status WA, bahkan mem-posting di Facebook dan Instagram," terang dia.

"Harusnya seperti ini dihapus, karena sudah melanggar aturan disiplin ASN dan sudah banyak juga yang kena sanksi dari KASN, Bahkan sanksinya bisa lebih sampai dipecat, jadi kita harus sadar diri teman teman ASN, walaupun kita punya hak pilih tetapi tidak boleh berpolitik praktis," tambahnya.

Sementara itu Ketua KPU Bone Yusan Tajuddin meminta ormas di Kabupaten Bone membantu sosialisasi jelang Pemilu 2024. Ia menilai, peran ormas sangat besar karena jejaring ormas ini mulai nasional sampai ke tingkat RT dan RW.

"Kita ketahui bersama kita akan melaksanakan Pemilu 14 Februari 2024, sosialisasi masif harus melibatkan kita semua. Saya kira tidak bisa kalau hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu saja," kata Yusran Tajuddin.