PMII Sulbar: Pergantian Kepemimpinan di BGN Harus jadi Momen Evaluasi Menyeluruh

POLMAN, PEDOMANMEDIA – Pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penunjukan Nanik diharapkan mendorong program ini lebih efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ketua Umum PKC PMII Sulawesi Barat, Asrul Alqausar A menyambut baik langkah pemerintah melakukan pembaruan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Menurutnya, pergantian tersebut harus dimaknai sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan program MBG.

“Pergantian kepemimpinan ini harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan. Program MBG memiliki tujuan yang sangat baik, namun pelaksanaannya harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Asrul.

Ia menyoroti sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah selama pelaksanaan program MBG. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah insiden di Kabupaten Bandung Barat yang menyebabkan sekitar 1.333 siswa terdampak. Selain itu, beberapa kasus serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah lainnya.

Asrul berharap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional mampu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian kualitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

“Kami menaruh harapan besar kepada Kepala Badan Gizi Nasional yang baru untuk membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, meningkatkan standar keamanan pangan, memperkuat kontrol kualitas distribusi makanan, serta memastikan seluruh mitra pelaksana menjalankan tugas sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari aspek keamanan, kualitas, dan keberlanjutan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Setiap kasus keracunan harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak terulang kembali. Kepercayaan publik terhadap program ini harus terus dijaga melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program.

“Pergantian kepemimpinan harus menjadi titik awal perbaikan. Kesehatan dan keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama di atas segala target dan capaian administratif,” pungkasnya.