TORUT, PEDOMANMEDIA - Tokoh masyarakat Toraja Utara sekaligus mantan anggota DPRD Sulsel M Rappan Pagayang mendukung langkah Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) melaporkan proyek talud BPBD Torut ke Polda Sulsel. Ia menyebut, dari realisasi proyek dan nilai anggaran terlihat ada ketidaksesuaian
"Ada yang kelihatan tidak sejalan antara jumlah anggaran dan realitas di lapangan. Jadi sangat setuju Laksus melaporkannya ke Polda," ujar Pagayang, Minggu (9/7/2023).
Pagayang melihat, realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan. Menurutnya, proyek tersebut tidak layak disebut pengendali air. Secara konstruksi tidak memenuhi kriteria.
"Kalau memang mau mengendalikan air maka seharusnya membuat embung untuk menampung air hujan terutama pada musim hujan. Bisa digunakan untuk pengairan, perikanan dan air minum," jelasnya.
Dikatakan Pagayang, dari konstruksi yang terlihat, lebih layak disebut drainase daripada pengendali air. Dengan kondisi seperti itu menurutnya, tidak akan bisa mengendalikan air dalam volume besar.
"Pasti tidak mampu untuk mengendalikan air. Kalau itu dikatakan untuk pengendalian air ya sama juga kalau cuman bikin drainase tidak akan terkendali itu air kalau hujannya lebat. Tidak mungkin bisa terkendali itu air kalau cuman sebegitu. Parit-parit saja yang dibikin," ketusnya.
Pagayang juga menyoroti anggaran proyek yang sangat fantastis.
"Anggaran sebesar Rp8 miliar dibandingkan dengan hasil pekerjaan di lapangan sangat tidak sesuai. Karena itu patut diduga terjadi mark up anggaran. Jadi memang sangat penting dilaporkan ke Polda Sulsel agar Polda melakukan penyelidikan," jelasnya.
Masih kata Pagayang, dengan begitu, aparat penegak hukum bisa membuktikan ada tidaknya penyimpangan. Pagayang juga menyayangkan jika benar terjadi pengalihan anggaran.
"Ini yang tidak boleh terjadi sebetulnya. Itukan seharusnya dibahas di pemerintah daerah dan DPRD Torut. Kalau misalnya anggaran itu mau dialihkan tidak bisa legislatif langsung mengalihkan itu anggaran, misalnya dari pengendali banjir ke pengairan atau sebaliknya," paparnya.
"Yang perlu ditelusuri ini jangan sampai ada orang yang bermain-main di situ. Ya kita praduga saja dulu siapa tau ada di antara pejabat di Pemda ini yang bermain. Orang-orangnya yang mengerjakan proyek ini. Ya mungkin juga proyek ini sudah dipecah-pecah supaya ada penunjukan langsung. Karena kalau anggaran Rp8 miiliar itu tidak bisa ada penunjukan langsung begitu harus melalui tender. Mudah-mudahan Laksus cepat melapor. Apalagi ini kan sudah mau dekat-dekat Pemilu, Pilkada. Orang cari-cari proyek untuk bisa dapat duit untuk menghadapi Pilkada dan Pemilu ini," tutup Pagayang.
Ada Potensi Penyimpangan
Sebelumnya Direktur Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) Muhammad Ansar mengatakan, akan melaporkan proyek talud BPBD Toraja Utara di wilayah Karua ke Polda Sulsel. Ansar menyebut banyak potensi penyimpangan dalam proyek bernilai Rp8 miliar itu.
"Tim kami sudah mempelajari proyek itu. Simpulannya, ada potensi penyimpangan. Karenanya, kita akan laporkan," tegas Ansar, Jumat (7/7/2023).
Menurut Ansar, adma beberapa poin yang akan disodorkan untuk ditelaah penyelidik. Pertama, ada dugaan pengalihan anggaran dari kegiatan bencana BPBD ke proyek talud. Kedua, soal rasionalisasi anggaran.
Ansar mengatakan, dengan nilai proyek Rp8 miliar, terlihat jomplang dengan hasil pengerjaan di lapangan.
"Sehingga itu harus ditelaah penyidik. Sebab antara nilai proyek dengan hasil yang ada di lapangan terlihat tidak rasional. Kita melihat ada potensi mark up di situ," paparnya.
Soal dugaan kesalahan peruntukan, Ansar menjelaskan, bisa terjadi banyak pelanggaran di situ. Ia juga mempertanyakan korelasi proyek talud dengan BPBD yang secara teknis menangani kebencanaan.
"Lazimnya kalau talud kan dikerjakan oleh PUPR. Nah mengapa ini dikerjakan oleh BPBD. Di sinilah muncul dugaan salah sasaran. Atau ada pengalihan anggaran secara tidak wajar. Ini nanti akan jadi domain penyidik," tampaknya.
Penyidik kata Ansar, akan menelusuri nanti alasan pengalihan itu. Apakah ada penyalahgunaan wewenang di dalamnya atau tidak.
"Semua itu akan diusut," selanya.
Selanjutnya, Ansar juga meminta penyidik menyelidiki siapa di belakang proyek ini. Jangan sampai justru melibatkan keluarga pejabat Torut. Sebab ada dugaan proyek proyek besar di Torut dikendalikan orang tertentu dari lingkungan birokrasi.
"Inikan masih praduga, tapi akan kami masukkan sebagai poin dalam laporan kami. Biar penyidik yang membuktikannya," imbuh Ansar.
Sebelumnya, proyek talud di Karua, Toraja Utara, dipertanyakan banyak pihak. Anggaran proyek yang diestimasi mencapai Rp8 miliar diduga salah peruntukan.
"Proyeknya salah sasaran. Anggaran proyek ini sebenarnya untuk penanggulangan bencana. Tapi justru dialihkan untuk pembuatan irigasi," ujar sumber PEDOMANMEDIA di Toraja Utara, Kamis (6/7/2023).
Ia menyebut, ada pengalihan anggaran secara sepihak yang dilakukan BPBD. Ia juga mempertanyakan nilai anggaran yang sangat fantastis. Tidak korelatif dengan hasil pengerjaan di lapangan.
"Anda boleh lihat sendiri bagaimana realisasinya di lapangan. Ini proyek mirip mirip irigasi kecil. Tapi anggarannya luar biasa besar. Sampai Rp8 miliar," tuturnya.
Karena itu, proyek ini disebut salah sasaran.
"Iya salah sasaran. Masa BPBD mengerjakan proyek irigasi. Itukan ranahnya PUPR. Anggaran Rp8 miliar mestinya untuk bencana," tandasnya.