TORUT, PEDOMANMEDIA - Kepala Dinas Pertanian Toraja Utara Lukas Pasarai mempersilakan pihak pihak yang hendak melaporkannya ke aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan mark up anggaran pakan ternak babi tahun 2023. Lukas menyebut tidak takut jika harus diperiksa.
"Justru saya suka kalau APH periksa kami karena kami bisa jelaskan detailnya di situ," tegas Lukas akhir pekan kemarin menanggapi rencana aktivis melapoelannya ke APH.
Lukas mengatakan, sama sekali tak takut dengan laporan itu. Ia juga siap jika dipanggil APH.
"Ngapain saya takut. Pengadaan ini jelas ada kontraktornya. Apalagi ini ditender. Jadi salahnya kami di mana," tegas Lukas.
Proyek pengadaan pakan ternak bagi pertama kali dipertanyakan oleh anggota DPRD Tator, Julianto Mapeley. Julianto menilai, anggaran pakan ternak Rp700 juta terlalu fantastis.
"Ada yang tidak rasional dalam penggunaan anggaran itu. Saya berharap segera dilakukan audit agar bisa dideteksi ada tidaknya mark up di dalamnya," ujarnya.
Koalisi aktivis Sulawesi Selatan akan melaporkan dugaan mark up anggaran pengadaan pakan ternak pada Dinas Pertanian Toraja Utara. Aktivis menilai, pagu anggaran proyek ini sangat tidak rasional.
"Kita sedang lengkapi dokumen laporannya untuk segera kita laporkan," ujar Koordinator Laksus Mulyadi.
Menurut Mulyadi, dari segi nilai, nominal anggaran proyek ini terbilang kecil. Tapi dari sisi rasionalitas penggunaan anggaran, terlihat sangat janggal.
Kata Mulyadi, untuk pagu pengadaan pakan ternak babi, nilai anggaran Rp700 juta terlalu fantastis. Karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan telaah dengan memeriksa pihak pihak Terkait.
"Kekhawatiran kami ada upaya penggelembungan. Yang kedua, proyek ini perlu kita laporkan agar jadi pelajaran bahwa anggaran sekecil apapun kalau tak rasional penggunaannya maka patut diusut," terang Mulyadi.
Mulyadi belum memastikan di mana kasus ini akan dilaporkan.
"Kalau melihat pagu anggarannya ya kita kemungkinan lapor ke Polres setempat (Torut). Sementara ini kita lengkapi dulu dokumennya. Mudah-mudahan pekan depan sudah kelar," imbuh Mulyadi.
Sebelumnya, kasus ini juga mendapat tanggapan dari Direktur Laksus Muh Ansar. Ansar menyebut, anggaran pakan ternak Distan Torut terkesan tak rasional.
"Nilai anggaran terlalu fantastis. Karena itu perlu diusut ada tidaknya unsur mark up di dalamnya. Kadis perlu menjelaskan dimana saja anggaran itu dibelanjakan," terang Ansar.