Eks Dirut Perusda Gowa Diduga Politisasi Bantuan Pertanian, DPRD Ancam Pidanakan

GOWA, PEDOMANMEDIA - Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Gowa Fajaruddin mengungkap ada oknum mantan Direktur Perusda Gowa (Holding Company) melakukan politisasi bantuan di bidang pertanian.

Fajaruddin mengakui kecolongan karena sebelumnya oknum tersebut dipercayakan mengelola bantuan pompa kepada masyarakat.

"Kami sudah jelaskan ke kelompok tani bahwa bantuan tersebut tidak ada hubungan dengan partai tertentu. Pihak kami juga sudah menutup ruang kepada mereka pada bantuan tahap dua dan semua identifikasi bantuan ke kelompok tani itu diverifikasi langsung oleh pemerintah pusat," jawab Fajaruddin dalam rapat pembahasan APBD 2024 bersama DPRD Gowa.

Jawaban ini dijelaskan setelah Dian Purnamasari, salah satu anggota Banggar dari Partai Gerindra membeberkan temuan di lapangan. Ia menyebut, di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan kini dibagikan sebanyak 700 pompa air dan dijadikan ajang politisasi.

Bahkan banyak warga yang bukan kelompok tani yang mendapat bantuan. Ia pun mempertanyakan bagaimana regulasi dan proses identifikasinya.

Hasmollah dari Nasdem, Muhammadong dan Abdul Razak juga mempertanyakan, di 18 kecamatan di Gowa banyak politisasi bantuan.

"Puluhan warga di 18 kecamatan mengadukan bahwa bantuan pertanian hanya milik PDIP atas nama Andi Wittiri. Sehingga kami kaget karena kami tahu ada proses sebelumnya," ungkap Anggota Banggar itu.

Andi Lukman Naba, politisi Demokrat menegaskan temuan ini sudah bisa masuk ruang pidana.

"Tidak boleh Perusda dijadikan bagian politik oleh seseorang dan ini bisa jadi perkara pidana. Aturan jelas mengatur itu," ungkap Andi Lukman Naba.

Akhirnya Banggar meminta semua data kelompok tani kepada Dinas Tanaman Pangan agar bisa dijadikan bahan untuk investigasi secara utuh.

Sekedar tambahan rapat badan anggaran hari kedua digelar telat dari jadwal sebelumnya. Rapat digelar usai pukul 12.00 yang sebelumnya diagendakan pukul 10.00.