Selasa, 12 Januari 2021 15:18

Perda Kawasan Tanpa Rokok di Makassar Dinilai tak Maksimal

Pertemuan PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin dengan Hasanuddin Contact.
Pertemuan PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin dengan Hasanuddin Contact.

Project Director Hasanuddin Contact Prof Alimin sangat mendukung Pemkot Makassar dalam menerapkan kawasan tanpa rokok, dirinya berharap pemerintah kota betul betul konsisten menerapkan kawasan KTR sesuai perda.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Hasanuddin Center for Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention (Contact) menilai penegakan Perda 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum maksimal.

Hal itu diungkapkan saat mereka menggelar pertemuan dengan PJ Wali Kota Makassar Rudy Djmalaluddin, Selasa (12/1/2021).

Pada pertemuan tersebut Hasanuddin Contact menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi Perda No 4 Tahun 2013 dan Pengaturan Iklan Rokok di Kota Makassar kepada Pj Walikota.

Baca Juga

Project Director Hasanuddin Contact Prof Alimin sangat mendukung Pemkot Makassar dalam menerapkan kawasan tanpa rokok, dirinya berharap Pemkot betul-betul konsisten menerapkan kawasan KTR sesuai Perda.

"Intinya peraturan kawasan tanpa rokok itu secara konsisten harus diterapkan. Kita tidak ingin melahirkan generasi kita dimasa depan kita sakit sakitan, kita harap hingga tahun 2030 kita sudah bebas asap rokok sehingga melahirkan generasi sehat yang dapat memimpin lebih maju dari pada sekarang," ucapnya

Menurutnya, sejak dikeluarkannya Perda tentang KTR pada tahun 2013 penerapannya belum ditegakkan secara maksimal.

"Kita lihat di Kota Makassar pemasangan Iklan rokok di pasang seenaknya, padahal itu ada aturannya, makanya kita mendukung Pemkot Makassar supaya bisa melindungi warganya dari asap rokok, apalagi Makassar sebagai kota layak anak, tentunya tidak layak apabila memasang iklan rokok sembarangan di tengah jalan," tuturnya.

Menanggapi hal yang disampaikan Prof Alimin terkait KTR, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menegaskan perlunya regulasi yang ketat dan tegas bagi para perokok untuk tidak mengganggu orang di sekelilingnya.

Menurutnya kawasan tanpa rokok sangat penting untuk ditertibkan serta bagaimana cara menghadirkan kawasan yang memenuhi standart kawasan tanpa rokok.

"Penerapan kawasan tanpa tokok harus di mulai dari kantor pemerintah, dengan membuat surat edaran menjadi perhatian utama untuk tidak merokok, tentunya jika hal ini dilaksanakan dipemerintahan, tentunya akan sangat mudah melakukan pengawasan dan pemantauan di luar. Demikian pula dengan papan iklan rokok tidak boleh dipasang di jalan jalan protokol maupun dekat sekolah," jelas Rudy.

Untuk itu, Rudy berharap Pemkot Makassar bersama Hasanuddin contact melakukan kerjasama pengkajian lebih lanjut mengenai regulasi dalam membentuk perilaku dikawasan tanpa rokok dan pengaruh iklan, agar tidak signifikan mempengaruhi orang untuk merokok.

Dalam kesempatan tersebut Prof Alimin menyerahkan petisi yang isinya mendukung kawasan tanpa rokok kepada Prof Rudyyang ditandatangani oleh para Rektor, Akademisi dan para tokoh agama.

Editor : Jusrianto
#Pemkot Makassar #Kawasan Tanpa Rokok
Berikan Komentar Anda